Halorakyat.id — Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi bersama elemen masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa serentak di sejumlah kota besar di Indonesia bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada Selasa, 10 November 2026. Aksi massa yang berlangsung di Jakarta, Yogyakarta, Banyumas, Makassar, hingga Surabaya ini bertujuan menyuarakan kritik serta tuntutan evaluasi terhadap dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berbagai isu krusial mulai dari anggaran pendidikan, reformasi hukum, hingga isu lingkungan menjadi sorotan utama dalam rangkaian aksi yang dimulai sejak pagi hari tersebut.
Di Ibu Kota Jakarta, gelombang demonstrasi terkonsentrasi di beberapa titik strategis, termasuk kawasan Tugu Tani dan Jalan Medan Merdeka Selatan. Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (BEM PTMA) mengawali pergerakan massa di Tugu Tani sejak pukul 12.00 WIB, sementara Front Mahasiswa Nasional (FMN) melakukan long march dari kawasan Monumen Nasional menuju Gedung DPR/MPR RI. Hingga menjelang Selasa petang, orasi dari mobil komando terus bergema menyuarakan tuntutan agar pemerintah melakukan evaluasi total terhadap kebijakan yang dianggap belum berpihak pada rakyat kecil.
Salah satu poin utama yang disuarakan oleh mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara di Jakarta adalah penolakan terhadap pemotongan anggaran pendidikan. Mereka mendesak agar alokasi dana pendidikan tidak dialihkan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena dikhawatirkan akan menurunkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di tingkat perguruan tinggi maupun sekolah dasar. Mahasiswa menilai bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama tanpa harus dikorbankan demi program-program baru yang belum teruji efektivitasnya secara menyeluruh.
“Kami ingin anggaran pendidikan tidak dipotong untuk Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya benar-benar untuk pendidikan, bukan dialokasikan ke program lain yang justru membebani sektor ini,” tegas Fathir, seorang mahasiswa dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di tengah kerumunan massa aksi.
Selain masalah anggaran, massa di Jakarta juga menuntut adanya reformasi total di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), penanganan serius terhadap kebakaran hutan dan lahan, serta penguatan upaya pemberantasan korupsi. Frisca, mahasiswa dari Universitas Krisna Dwipayana, menyebutkan bahwa momentum Hari Pahlawan ini sangat tepat untuk mengingatkan pemerintah akan janjinya kepada rakyat. Ia juga menyoroti isu mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden, seraya menekankan bahwa jika hal tersebut benar terjadi, Presiden Prabowo harus menjadikannya sebagai bahan evaluasi mendalam bagi keberlanjutan pemerintahan ke depan.
Situasi di Jakarta sempat memanas menjelang malam hari ketika terjadi ketegangan antara pendemo dan pihak kepolisian. Ketegangan dipicu oleh permintaan mahasiswa agar polisi mengamankan oknum yang diduga sebagai penyusup, yang belakangan diketahui merupakan seorang copet. Meski sempat terjadi aksi pembakaran material di tengah jalan, demonstrasi akhirnya ditutup dengan suasana khidmat melalui prosesi menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan bangsa yang telah gugur.
Kericuhan kecil kembali pecah saat massa aksi hendak meninggalkan lokasi di persimpangan Sarinah dan kawasan Harmoni. Polisi melakukan blokade jalan untuk mencegah massa bergerak menuju Bundaran HI, yang memicu protes dari para mahasiswa karena merasa hak mereka untuk pulang secara tertib telah dihalangi. Aisyah Nabila, mahasiswa dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), menyatakan kekecewaannya karena mahasiswa telah menjaga ketertiban selama aksi namun justru diadang saat hendak membubarkan diri. Setelah melalui proses negosiasi yang alot, polisi akhirnya membuka kembali blokade dan mengarahkan massa menuju arah Tanah Abang.
Di lokasi berbeda, yakni di depan Gedung DPR RI, kelompok yang menamakan diri Aliansi Selamatkan Bangsa membawa tuntutan yang lebih spesifik mengenai pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka mendesak DPR RI segera menggulirkan hak menyatakan pendapat guna menelusuri proses pencalonan Gibran yang dinilai cacat secara etika dan hukum. Natael Bremana, salah satu peserta aksi, menegaskan bahwa pemulihan kedaulatan rakyat hanya bisa dicapai jika DPR bersikap tegas terhadap pelanggaran konstitusi. Sementara itu, mahasiswa Institut Kesenian Jakarta turut mewarnai aksi di DPR dengan pertunjukan teatrikal yang menggambarkan kondisi demokrasi yang sedang terbelenggu.
Bergeser ke Yogyakarta, ratusan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil memadati Titik Nol Kilometer sejak siang hari. Massa menuntut pemerintah untuk segera menarik militer ke barak dan mengusut tuntas kasus penembakan di Aceh serta Papua. Mereka juga mendesak penetapan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menuntut penurunan pajak rakyat yang dirasa semakin mencekik ekonomi masyarakat kelas bawah. Orasi juga dilakukan di depan Gedung DPRD DIY dan Kantor Kepatihan sebagai simbol protes terhadap kebijakan pusat maupun daerah.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, sempat menemui massa aksi di depan Kantor Kepatihan untuk mendengarkan aspirasi mereka secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan kebijakan lokal, di antaranya pencabutan Pergub Jaga Warga, penghapusan larangan aksi di kawasan sumbu filosofi, serta kenaikan upah minimum di Yogyakarta. Namun, dialog yang berlangsung selama setengah jam tersebut berakhir dengan kekecewaan massa. Para perwakilan mahasiswa menilai jawaban Gubernur tidak memberikan kepastian hukum dan solusi konkret atas keresahan yang mereka sampaikan.
Di wilayah Banyumas, sekitar 300 mahasiswa dari Aliansi BEM Banyumas Raya melakukan aksi long march dari Kampus UIN KH Saifuddin Zuhri Purwokerto menuju pusat kota. Sambil membentangkan spanduk bernada kritik keras terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran, massa berhenti di beberapa titik penting seperti Pasar Wage dan depan Markas Kodim 0701 Banyumas. Presiden BEM Unsoed, Azza Febra Pramudika, dalam orasinya menekankan bahwa pemerintahan saat ini cenderung menggunakan pendekatan militeristik dalam menghadapi suara-suara kritis dari masyarakat sipil.
Azza menilai adanya upaya intimidasi terhadap kelompok-kelompok yang vokal terhadap kebijakan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. Selain itu, Proyek Strategis Nasional (PSN) juga tidak luput dari kritik karena dianggap tidak memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat dan justru merusak tatanan sosial ekonomi lokal. Mahasiswa Banyumas menuntut agar supremasi hukum ditegakkan kembali dan pemerintah berhenti menggunakan instrumen kekuasaan untuk menekan gerakan demokrasi yang lahir dari aspirasi rakyat bawah.
Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) menggelar aksi di Jalan Andi Pangeran Pettarani yang diwarnai dengan aksi saling dorong antara massa dan aparat kepolisian. Koordinator aksi, Raihan Muhammad Salomba, menyatakan bahwa momentum Hari Pahlawan harus menjadi refleksi atas berbagai persoalan bangsa yang belum tuntas selama beberapa dekade. Tuntutan utama mereka meliputi perwujudan pendidikan gratis yang berkualitas, penolakan perluasan peran militer di ranah sipil, hingga keberatan atas rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto yang dinilai perlu dikaji kembali secara hukum.
Gelombang aksi di Surabaya tidak kalah besar, di mana ribuan mahasiswa dari Unair, ITS, Unesa, dan berbagai kampus lainnya berkumpul di Bundaran Air Mancur Alun-Alun Balai Pemuda. Massa yang melakukan long march dari Kampus B Unair ini menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi kesejahteraan rakyat yang kian menjauh dari kenyataan. Mereka menuntut keadilan ekologis serta pemerataan fasilitas kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta mendesak penghentian program-program yang dianggap hanya menjadi beban anggaran tanpa hasil yang jelas.
“Tuntutan ini bukan hanya sekadar tulisan di atas kertas, ini adalah manifestasi dari penderitaan rakyat Indonesia yang saat ini sedang menuntut keadilan karena kesejahteraan mereka kian jauh dari kenyataan,” ujar Daniel Situmorang, koordinator lapangan aksi di Surabaya.
Isu mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka juga menjadi sorotan utama dalam aksi di Surabaya. Mahasiswa menegaskan bahwa jika pengunduran diri tersebut benar-benar terjadi, maka hal itu harus dilakukan secara paket bersama Presiden Prabowo Subianto. Hal ini didasari argumen bahwa keduanya terpilih sebagai satu pasangan calon dalam pemilu, sehingga tanggung jawab kepemimpinan tidak bisa dipisahkan secara sepihak. Aksi di berbagai kota ini diakhiri dengan komitmen mahasiswa untuk terus mengawal kebijakan pemerintah melalui gerakan moral dan intelektual yang berkelanjutan.
