Halorakyat.id — Komisi Pemberantasan Korupsi mengandeng Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia dalam menangani perkara dugaan korupsi pengelolaan dana siap pakai pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kerja sama lintas lembaga tersebut diwujudkan melalui pendampingan langsung oleh personil Puspom TNI saat penyidik komisi antirasuah menggelar operasi tangkap tangan serta tindakan hukum lanjutan di markas BNPB.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan bahwa sinergi bersama jajaran Puspom TNI telah berjalan sejak tahap awal penindakan di lapangan. Petugas dari Puspom TNI hadir mendampingi penyidik saat melakukan pengamanan lokasi hingga proses penyegelan sejumlah ruangan vital di kantor BNPB guna menjaga integritas barang bukti.
“Kita memang sudah melakukan koordinasi, baik pada saat kegiatan di lapangan. Jadi ada beberapa rekan-rekan dari Puspom TNI yang mendampingi kegiatan pada saat di kantor BNPB terkait dengan pemasangan segel, itu juga sudah dilakukan bersama-sama dengan Puspom TNI, artinya mendampingi,” kata Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein.
Langkah koordinasi intensif tersebut tidak hanya terbatas pada pendampingan operasional fisik di lapangan semata, melainkan juga mencakup aspek hukum material. KPK secara khusus berkoordinasi mengenai konstruksi hukum serta penerapan pasal pidana yang disangkakan, mengingat adanya indikasi kuat keterlibatan unsur penyelenggara negara yang berkantor di BNPB.
Taufik menguraikan bahwa pasal yang diterapkan dalam kasus ini adalah Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang benturan kepentingan dalam pengadaan. Penyidik KPK telah mengantongi kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan untuk meyakini adanya peran serta oknum penyelenggara negara dalam pengerjaan proyek-proyek di BNPB.
Mengenai mekanisme penetapan pasal serta tindak lanjut hukum bagi unsur pejabat terkait, KPK memastikan seluruh prosesnya selalu diselaraskan dengan pihak Puspom TNI. Koordinasi teknis telah dilakukan secara mendalam sejak pelaksanaan pemaparan perkara pada 14 Oktober 2026, di mana perwakilan Puspom TNI menerima rincian detail mengenai konstruksi perkara korupsi tersebut.
Penyidik meyakini bahwa jajaran Puspom TNI akan menindaklanjuti seluruh hasil pemaparan dan data koordinasi yang telah diserahkan KPK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Hubungan kerja sama ini dinilai menjadi langkah krusial untuk memastikan seluruh penanganan perkara berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Selain menggelar operasi tangkap tangan, tim penyidik komisi antirasuah juga bergerak cepat melakukan tindakan penggeledahan di Gedung BNPB. Penggeledahan tersebut berlangsung selama dua hari berturut-turut pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2026 guna mengumpulkan alat bukti tambahan pendukung penyidikan.
Area yang menjadi sasaran penggeledahan mencakup ruang kerja mantan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto, ruang staf kedeputian, hingga unit kerja yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa. Penyidik juga menyisir ruang kerja milik Pejabat Pembuat Komitmen yang mengelola dana siap pakai bencana.
Meski penyisiran telah selesai dilakukan di beberapa lokasi strategis tersebut, pihak KPK belum mengumbar rincian barang bukti material apa saja yang berhasil disita dari ruangan Suharyanto maupun unit pengadaan. Seluruh hasil penyitaan masih dalam proses verifikasi dan analisis mendalam oleh tim penyidik sebelum dipaparkan secara resmi kepada publik.
Dalam perkembangan penyidikan perkara ini, KPK secara resmi telah menetapkan Bima Setiawan sebagai salah satu tersangka utama. Bima yang menjabat sebagai Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus merupakan adik kandung dari mantan Kepala BNPB Suharyanto, diduga kuat terlibat langsung dalam pengaturan proyek pengadaan barang dan jasa.
Dana Siap Pakai yang menjadi objek tindak pidana korupsi ini pada dasarnya merupakan anggaran khusus yang dicadangkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi keadaan darurat bencana secara cepat. Taufik menegaskan bahwa pencairan dan penggunaan alokasi dana tersebut memiliki mekanisme fleksibel, namun wajib memenuhi ketentuan kriteria ketat.
Berdasarkan regulasi resmi, pencairan anggaran dana siap pakai bencana hanya dapat diloloskan jika memenuhi satu dari empat syarat utama. Persyaratan tersebut meliputi adanya penetapan resmi status keadaan darurat bencana, penetapan status keadaan tertentu, adanya pertimbangan komprehensif atas risiko bencana berdampak yang ditetapkan Kepala BNPB, atau adanya kebutuhan mendesak pemberian bantuan kemantuan ke luar negeri.
Selama ini anggaran dana siap pakai telah disalurkan untuk membiayai penanganan berbagai bencana berskala nasional di berbagai pelosok Tanah Air. Alokasi tersebut di antaranya dimanfaatkan untuk operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan dan Papua, penanganan dampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, hingga pemulihan pascabencana banjir di kawasan Aceh dan Sumatra.
Dalam pelaksanaannya, BNPB menentukan daftar penyedia atau vendor pengadaan barang dan jasa dengan menerapkan metode penunjukan langsung melalui Rencana Kerja Kolaboratif. Skema penunjukan langsung tersebut sejatinya dirancang agar proses pengadaan kebutuhan darurat dapat berjalan cepat saat status bencana telah ditetapkan, dengan dana siap pakai sebagai mata anggaran penunjangnya.
Namun dalam praktiknya, tim penyidik KPK menemukan adanya penyimpangan serius berupa konflik kepentingan yang masif serta indikasi penyuapan dalam proses penunjukan vendor tersebut. Guna mempermudah proses pembuktian, komisi antirasuah membagi penanganan perkara korupsi dana bencana BNPB ini ke dalam dua klaster penyidikan terpisah.
Tersangka Bima Setiawan terjerat dalam penyidikan klaster pertama yang berfokus pada dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa periode tahun 2024 hingga 2026. KPK menduga sejumlah perusahaan vendor yang memenangi proyek penunjukan langsung dengan nilai total sekitar Rp148 miliar memiliki afiliasi langsung dengan Bima.
Penyidik menemukan fakta bahwa aliran dana dari pengerjaan proyek beranggaran dana siap pakai tersebut diduga kuat dialihkan oleh Bima untuk keuntungan pribadi. Salah satu bentuk pencucian atau pemanfaatan hasil kejahatan tersebut dilakukan melalui transaksi pembelian saham perusahaan lain menggunakan entitas bisnis terkait.
Dana proyek tersebut dialirkan untuk membeli saham PT Medela Potentia oleh PT Alfa Veritas Energizer yang terafiliasi dengan tersangka. Kepemilikan saham tersebut tercatat mencapai 150,4 juta lembar atau setara 1,07 persen, dengan nilai kapitalisasi saham per 13 Oktober 2026 menembus angka Rp30,98 miliar.
Atas perbuatan sengaja memanfaatkan jabatan dan relasi untuk keuntungan pribadi dalam proyek pengadaan negara, Bima Setiawan dijerat dengan sangkaan Pasal 12 huruf i UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, KPK juga telah menetapkan empat orang tersangka lain pada klaster kedua penyidikan kasus tersebut.
