Halorakyat.id — Pemerintah Indonesia tengah bersiap membangun fasilitas penyimpanan minyak mentah atau crude storage di beberapa kawasan strategis di Pulau Sumatra guna memperkuat cadangan energi nasional. Langkah strategis ini dirancang untuk mampu menampung minyak hasil impor dengan target daya simpan pasokan nasional hingga mencapai 60 hari.
Rencana pembangunan infrastruktur hilir migas tersebut dibahas secara mendalam dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung pada Selasa tersebut difokuskan pada pemetaan strategi penguatan fleksibilitas pengelolaan pasokan minyak serta mitigasi krisis energi nasional di masa mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa ketersediaan fasilitas penyimpanan yang memadai menjadi syarat mutlak dalam menjaga stabilitas pasokan bahan bakar di dalam negeri, khususnya ketika Indonesia melakukan kegiatan impor minyak mentah.
“Kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatra untuk ketika kita melakukan impor crude. Target kita bisa sampai dengan 60 hari,” ujar Bahlil Lahadalia.
Bahlil menjelaskan bahwa tahapan studi kelayakan untuk proyek penyiapan lahan dan teknis fasilitas penyimpanan tersebut telah berhasil diselesaikan secara menyeluruh. Pemerintah dijadwalkan akan meninjau langsung calon lokasi pembangunan mulai akhir tahun ini dengan mempertimbangkan aspek teknis, keselamatan kerja, serta mitigasi risiko bencana alam secara ketat.
Peninjauan lapangan secara komprehensif dianggap sangat mendesak agar penempatan infrastruktur vital energi tersebut tidak mendatangkan bahaya sekunder bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar. Penentuan titik lokasi akan betul-betul memperhitungkan potensi kerawanan geografis agar fasilitas cadangan minyak tersebut beroperasi secara aman dalam jangka panjang.
“Salah satu di antaranya adalah kita rancang jangan sampai kondisi di mana kita meletakkan storage itu punya peluang atau potensi besar untuk jadi bencana. Itu kan menyangkut keselamatan,” jelas Bahlil.
Selain fokus pada pembangunan infrastruktur penampungan minyak mentah, agenda pembahasan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka juga mencakup diversifikasi energi bersih melalui percepatan pengembangan bahan bakar nabati. Presiden Prabowo Subianto secara khusus mempertanyakan sejauh mana kesiapan teknis maupun ketersediaan pasokan untuk implementasi program bioetanol E20 di tanah air.
Menanggapi arahan Kepala Negara, pemerintah telah menyusun rencana strategis pengembangan bioetanol secara bertahap, mulai dari tingkat pencampuran E20 hingga bertransformasi menuju E50. Pelaksanaan program ini mengandalkan sinergi dan kolaborasi erat lintas kementerian, terutama antara Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian dalam memastikan kepastian pasokan bahan baku dari sektor hulu pertanian.
Penguatan sektor hulu menjadi kunci utama agar rantai pasok bahan baku tanaman seperti tebu atau singkong mampu menopang kebutuhan industri bioetanol secara konsisten. Sinergi interkementerian diharapkan mampu menghindarkan terjadinya hambatan produksi saat program pencampuran bioetanol secara komersial mulai diberlakukan secara masif di pasar domestik.
Di saat yang sama, pemerintah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pelaksanaan program mandatori biodiesel B50 secara konsisten. Keberlanjutan kebijakan energi berbasis kelapa sawit ini menjadi pilar utama dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam lokal sekaligus menekan ketergantungan nasional terhadap impor bahan bakar fosil dari luar negeri.
Rangkaian kebijakan terpadu yang mencakup pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah di Sumatra, percepatan bioetanol E20 hingga E50, serta pemantapan program biodiesel B50 menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mengakselerasi transformasi sektor energi nasional. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kemandirian energi nasional, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi yang optimal bagi sumber daya dalam negeri.
