Halorakyat.id — Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan susunan kabinet untuk ketujuh kalinya sejak resmi menjabat sebagai Kepala Negara pada Oktober 2024. Kebijakan pergantian menteri dan pejabat setingkat menteri ini langsung mendapatkan tanggapan dari jajaran partai politik di parlemen, salah satunya Partai Keadilan Sejahtera.
Ketua Dewan Pengurus Pusat PKS Mardani Ali Sera menilai bahwa perombakan susunan jajaran pembantu presiden pada periode ketujuh ini harus mampu menjawab tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan. Mardani menegaskan bahwa hasil survei dari berbagai lembaga independen yang menunjukkan penurunan kepuasan masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan tidak boleh dipandang sebelah mata oleh pihak istana.
“Penurunan kepuasan publik yang diangkat beberapa lembaga survei tentu tidak bisa dianggap angin lalu. Mesti ada perubahan. Mesti banyak pembantu yang berani menyuarakan aspirasi rakyat,” tegas Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
Menurut pandangan Mardani, langkah rotasi maupun penunjukan figur-figur baru di jajaran menteri harus benar-benar diimbangi dengan keberanian para pejabat tersebut untuk memperjuangkan kehendak rakyat. Tanpa adanya kepekaan dan keberanian untuk mendengarkan masukan masyarakat, perombakan formasi pejabat negara dikhawatirkan tidak akan membawa perubahan signifikan.
Selain menyoroti respons terhadap suara publik, Mardani menaruh perhatian besar pada dinamika sektor ekonomi nasional. PKS memandang bahwa situasi ekonomi domestik saat ini menuntut penanganan mendesak dari kementerian dan lembaga terkait, terutama pada aspek penyediaan lapangan kerja serta penjagaan daya beli masyarakat yang kian tertekan.
Mardani menyatakan bahwa persoalan ketenagakerjaan dan kestabilan ekonomi rumah tangga wajib ditempatkan sebagai program prioritas utama pemerintah. Ia berharap susunan kabinet yang baru saja dibentuk dapat bergerak cepat menghadirkan kebijakan konkret yang memberikan efek positif dan langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah.
Di sisi lain, Mardani membaca adanya sinyal politik yang cukup kuat dari keputusan Presiden Prabowo merombak jajaran menterinya kali ini. Ia memandang ada pesan persatuan yang hendak disampaikan oleh Kepala Negara kepada publik melalui pelibatan dan kerja sama dengan berbagai elemen strategis bangsa.
Langkah mengajak banyak pihak untuk bersama-sama berada di dalam lingkaran pemerintahan dinilai relevan dengan tantangan bangsa yang sedang dihadapi. Mardani menggarisbawahi bahwa persatuan seluruh komponen bangsa menjadi modal mutlak, terutama saat negara menghadapi situasi yang penuh tantangan dan masa sulit.
Langkah reshuffle ketujuh ini menambah panjang riwayat penataan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahannya. Berdasarkan catatan riwayat perombakan kabinet, langkah pergantian pertama kali diambil pada 19 Februari 2025, yang kemudian berlanjut pada perombakan kedua pada 8 September 2025.
Perubahan formasi menteri berikutnya bergulir sangat cepat, di mana perombakan ketiga terjadi pada 17 September 2025 dan reshuffle keempat menyusul pada 8 Oktober 2025. Gelombang rotasi pejabat tidak berhenti di sana, karena pada April 2026 Presiden kembali merombak enam posisi penting, termasuk melantik Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.
Memasuki September 2026, Presiden Prabowo kembali melakukan penyegaran di pos kementerian strategis dengan mengganti Menteri Keuangan Purbaya yang kemudian diserahterimakan kepada Suahasil Nazara. Rentetan pergantian posisi tersebut mencapai puncaknya pada reshuffle ketujuh yang melibatkan pelantikan sebanyak 18 pejabat negara secara serentak.
Dalam pelantikan ke-18 pejabat terbaru tersebut, sejumlah nama penting menduduki pos kementerian koordinator dan teknis. Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Sugiono mengemban amanah sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Dudung Abdurahman dipercaya menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Pada tingkat kementerian teknis, Presiden melantik Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri dan M Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Sementara itu, untuk posisi wakil menteri, Drajad Hari Wibowo ditetapkan menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, didampingi Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman yang sama-sama dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan.
Penguatan di sektor ketahanan pangan dan maritim juga dilakukan melalui pengangkatan Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian serta Irwan Meilano selaku Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Di lingkungan lembaga kepresidenan dan badan negara, Listyo Sigit Prabowo kini ditugaskan sebagai Kepala Staf Kepresidenan, dan Dedi Prasetyo menempati posisi Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Pelantikan tersebut turut mencakup penempatan Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, serta kepengurusan lembaga pengawas pelayanan publik dengan Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman dan Radian Syam sebagai Anggota Ombudsman.
Pada institusi penegak hukum Korps Bhayangkara, tongkat kepemimpinan resmi berganti seiring dilantiknya Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara itu, posisi Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dipercayakan kepada Komjen Wahyu Hadiningrat guna melengkapi susunan baru struktur kepolisian nasional.
