Halorakyat.id — Bank Indonesia secara resmi memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate pada level 5,75 persen dalam rapat kebijakan yang berlangsung pada Rabu, 21 Oktober 2026. Keputusan ini diambil di tengah dinamika pasar yang menunjukkan adanya ekspektasi konsensus yang terbagi antara mempertahankan tingkat suku bunga atau menaikkannya sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen. Penetapan ini mencerminkan sikap hati-hati otoritas moneter dalam menyikapi kondisi ekonomi global dan domestik yang terus berkembang secara dinamis.
Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, dalam keterangannya menjelaskan bahwa kebijakan untuk tidak mengubah BI Rate didasarkan pada penilaian mendalam terhadap performa ekonomi terkini. Pihak bank sentral memandang bahwa kenaikan suku bunga yang telah dilakukan secara kumulatif sebesar 100 basis poin pada periode Mei hingga Juni 2026 sudah berada pada level yang memadai. Langkah tersebut dinilai cukup kuat untuk menjaga ekspektasi inflasi agar tetap berada dalam koridor target yang telah ditetapkan, yakni pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
“Keputusan ini diambil karena kami menilai kenaikan suku bunga secara kumulatif sebesar 100 bps pada Mei–Juni 2026 sudah cukup untuk menjaga ekspektasi inflasi pada target 1,5-3,5%,” ujar Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti.
Sebagai langkah penguatan, Bank Indonesia kini mengalihkan fokus pada kebijakan yang lebih spesifik dan terarah guna mendorong aliran modal asing masuk ke dalam negeri melalui peningkatan insentif lindung nilai atau hedging. Dalam pengumumannya, bank sentral menaikkan diskon premi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) lindung nilai secara signifikan. Diskon untuk tenor enam bulan ditingkatkan dari 25 persen menjadi 40 persen, sementara untuk tenor 12 bulan dinaikkan dari 30 persen menjadi 45 persen, serta melanjutkan diskon premi swap lindung nilai sebesar 15 hingga 25 persen untuk tenor tiga sampai 12 bulan.
Kebijakan insentif hedging ini terbukti efektif dalam menarik minat investor global untuk menempatkan dananya di pasar keuangan Indonesia. Bank Indonesia mencatat bahwa sejak bulan Juni 2026, aliran modal asing yang berhasil ditarik mencapai nilai sebesar 9,9 miliar dolar AS. Selain fokus pada penarikan investasi, bank sentral juga memberikan perhatian serius pada ketersediaan likuiditas di sektor perbankan nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kondisi likuiditas perbankan saat ini menjadi perhatian menyusul adanya kesenjangan antara pertumbuhan kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Hingga September 2026, pertumbuhan kredit perbankan tercatat mencapai 13,26 persen secara tahunan atau year-on-year, yang melampaui target tahunan BI di kisaran 8 hingga 12 persen. Namun, pertumbuhan ini jauh melampaui pertumbuhan DPK yang hanya berada di angka 8,22 persen secara tahunan, sehingga diperlukan intervensi untuk menjaga keseimbangan pasar uang.
Guna mengatasi tantangan likuiditas tersebut, Bank Indonesia mengumumkan kebijakan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) yang akan dilakukan secara bertahap bagi perbankan nasional. GWM untuk bank konvensional yang saat ini berada di angka 9 persen akan diturunkan menjadi 8 persen pada 1 November 2026, dan kembali dipangkas menjadi 7 persen pada 1 Desember 2026. Langkah serupa juga diterapkan pada bank syariah dengan penurunan dari 7,5 persen menjadi 6,5 persen pada awal November dan berakhir di level 5,5 persen pada awal Desember 2026.
Otoritas moneter memproyeksikan bahwa pelonggaran GWM ini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap sistem keuangan nasional. Penurunan rasio wajib simpan ini diperkirakan mampu menginjeksi tambahan likuiditas ke dalam sistem perbankan hingga mencapai angka sekitar Rp190 triliun. Penambahan likuiditas ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi perbankan untuk tetap menyalurkan kredit secara ekspansif tanpa mengganggu stabilitas internal perusahaan.
Namun demikian, Bank Indonesia tetap mewaspadai berbagai tantangan eksternal yang semakin besar, terutama terkait dengan kondisi geopolitik global. Hal ini memicu dilakukannya revisi terhadap proyeksi defisit transaksi berjalan atau current account untuk sepanjang tahun 2026 menjadi kisaran 1,6 hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya yang hanya berada pada rentang 0,5 hingga 1,3 persen terhadap PDB.
Pelebaran defisit transaksi berjalan tersebut dipengaruhi secara langsung oleh tingginya harga minyak mentah global yang dipicu oleh eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah. Situasi di Selat Hormuz yang kian memanas setelah adanya laporan serangan terhadap belasan kapal tanker dalam dua pekan terakhir turut menambah ketidakpastian. Salah satu insiden terbaru melibatkan sebuah kapal tanker raksasa yang terbakar akibat menabrak ranjau laut, yang memicu lonjakan harga minyak Brent hingga mencapai kisaran 111 dolar AS per barel.
Di sisi lain, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mempertimbangkan arah kebijakan moneter Amerika Serikat. Analisis menggunakan CME FedWatch Tool menunjukkan probabilitas sebesar 85 persen bahwa bank sentral AS, The Fed, akan mempertahankan suku bunga acuannya dalam pertemuan akhir Oktober 2026. Meski demikian, pasar mengantisipasi kemungkinan kenaikan suku bunga AS sebesar 25 basis poin pada bulan Desember mendatang, yang membuat nilai tukar rupiah harus tetap dipantau ketat setelah ditutup flat pada level Rp18.005 per dolar AS.
Beralih ke sektor korporasi, pasar modal Indonesia diramaikan dengan kabar mengenai rencana aksi korporasi besar dari sejumlah emiten perbankan dan sumber daya alam. CIMB Group Holdings dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi untuk menjadikan PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) sebagai perusahaan tertutup atau go private dan melakukan delisting dari bursa. Pertimbangan ini muncul karena valuasi BNGA saat ini dinilai masih berada di bawah nilai wajarnya atau undervalued, meskipun memiliki prospek jangka panjang yang sangat positif di pasar Indonesia.
CIMB Investment Bank menyebutkan terdapat tiga opsi strategis yang sedang dikaji untuk memenuhi ketentuan kepemilikan saham publik atau free float, yakni penempatan saham kepada investor strategis, melakukan penawaran umum perdana kembali (re-IPO), atau melakukan privatisasi penuh. Opsi privatisasi saat ini dipandang sebagai langkah yang paling strategis dan kredibel bagi grup perbankan asal Malaysia tersebut untuk memperkuat konektivitas bisnis di kawasan ASEAN dan mengoptimalkan lini wealth management serta perbankan syariah.
Sementara itu, emiten tambang Merdeka Gold Resources juga merencanakan aksi korporasi berupa penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement. Perseroan berniat menerbitkan hingga 1,5 miliar saham baru yang berpotensi memberikan efek dilusi sebesar 9,09 persen. Dana hasil aksi korporasi ini rencananya akan dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja, pengembangan usaha melalui belanja modal atau akuisisi, serta untuk pemenuhan kewajiban keuangan perusahaan.
Di sektor properti dan teknologi, PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) dan PT Tera Data Indonusa Tbk (AXIO) mengumumkan pembagian dividen interim tahun buku 2026. DMAS akan membagikan dividen senilai Rp29 per saham dengan yield sekitar 13,9 persen, sedangkan AXIO akan membagikan Rp8 per saham dengan yield sekitar 6 persen. Kedua emiten ini menetapkan jadwal cum dividen pada 28 Oktober 2026, yang menunjukkan komitmen perusahaan dalam memberikan imbal hasil langsung kepada para pemegang sahamnya di tengah kondisi pasar yang fluktuatif.
Sektor perbankan lainnya, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), juga aktif dalam pengelolaan modal melalui rencana pembelian kembali saham atau buyback. Direktur Utama BCA, Hendra Lembong, menyatakan bahwa periode pelaksanaan buyback diperpanjang guna memberikan ruang bagi perseroan dalam mengeksekusi rencana buyback hingga nilai Rp5 triliun. Sementara itu, manajemen BBTN masih melakukan kajian mendalam mengenai opsi serupa dengan mempertimbangkan kondisi permodalan dan ekspansi bisnis ke depan.
Di industri pertambangan timah, PT Timah Tbk (TINS) mendapatkan dukungan finansial berupa fasilitas kredit talangan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dari Bank Mandiri senilai Rp4 triliun. Fasilitas yang bersifat revolving ini ditujukan untuk mendukung modal kerja dan memastikan kepatuhan perseroan terhadap regulasi penempatan dana hasil ekspor. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat cadangan devisa nasional melalui pengelolaan dana hasil ekspor komoditas unggulan.
Kabar penting lainnya datang dari industri nikel, di mana produsen nikel asal China yang beroperasi di Indonesia, seperti Tsingshan dan Huayou Cobalt, sepakat untuk memangkas produksi guna menahan kejatuhan harga global. Kesepakatan ini mencakup pemangkasan produksi mixed hydroxide precipitate sebesar 50 persen dan nickel pig iron sebesar 20 persen. Langkah ini segera direspon pasar dengan kenaikan harga nikel di London Metal Exchange menjadi 15.662 dolar AS per ton pada Rabu sore.
Terakhir, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong program digitalisasi sebagai pilar utama transformasi ekonomi nasional. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi di berbagai sektor dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global. Kombinasi antara kebijakan moneter yang stabil dari Bank Indonesia dan langkah strategis sektor korporasi serta pemerintah diharapkan mampu membawa ekonomi Indonesia melewati tantangan global yang semakin kompleks di masa mendatang.
