Halorakyat.id — Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo, dijadwalkan hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan fitnah ijazah dengan terdakwa Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo. Agenda persidangan ini rencananya akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026 mendatang.
Kehadiran mantan orang nomor satu di Indonesia tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan jaksa penuntut umum dalam persidangan sebelumnya. Selain Joko Widodo, jaksa juga telah mengagendakan pemanggilan terhadap ajudan presiden, Syarif Muhammad Fitriansyah, untuk dimintai keterangan dalam perkara yang sama di hari yang sama.
Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Efendi, memastikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak kepolisian terkait pengamanan persidangan. Pihak pengadilan berkomitmen untuk tetap menjaga integritas persidangan agar berjalan dengan kondusif, mengingat antusiasme publik yang cukup tinggi terhadap kasus yang melibatkan tokoh nasional tersebut.
“Iya, tentu saja sidang ini terbuka untuk umum, namun jumlah pengunjung yang masuk akan disesuaikan dengan kapasitas ruang sidang yang tersedia,” ujar Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Efendi.
Efendi menjelaskan bahwa ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur memiliki kapasitas maksimal untuk 80 orang. Guna mengantisipasi lonjakan pengunjung yang tidak tertampung di dalam ruangan, pihak pengadilan berencana menyediakan fasilitas layar monitor di luar area persidangan agar masyarakat tetap bisa mengikuti jalannya proses hukum dengan tertib.
Terkait aspek keamanan, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Nurrizal, menyatakan bahwa kepolisian telah menyusun skema pengamanan berlapis untuk memastikan jalannya sidang tidak terganggu. Polisi akan membagi pengamanan ke dalam tiga zona atau ring guna mengatur akses masuk ke area kantor pengadilan dan ruang sidang utama.
Pengamanan ring satu akan difokuskan pada area di dalam ruang sidang utama, ring dua mencakup area sekitar gedung pengadilan, sementara ring tiga mencakup area di luar lingkungan kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sistem ini diterapkan untuk menyesuaikan eskalasi jumlah personel dengan potensi massa yang hadir di lokasi.
Proses hukum ini bermula dari laporan mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait isu ijazah yang sempat mencuat ke publik. Jaksa penuntut umum sebelumnya telah meminta izin kepada majelis hakim untuk menghadirkan Joko Widodo sebagai saksi kunci untuk memperjelas duduk perkara yang menjerat Roy Suryo. Permohonan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim dengan menetapkan jadwal persidangan pada awal November ini.
Selain kasus yang melibatkan Roy Suryo, pada tanggal yang sama, pihak pengadilan juga menjadwalkan persidangan dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa dr Tifa. Pihak jaksa sebelumnya telah memohon kepada majelis hakim agar jadwal persidangan dr Tifa disinkronkan dengan agenda kehadiran saksi-saksi dari pihak kepresidenan demi efisiensi waktu dan pertimbangan keselamatan serta keamanan di lingkungan pengadilan.
Seluruh pihak terkait, termasuk tim penasihat hukum dan jaksa penuntut umum, kini tengah melakukan persiapan akhir sebelum sidang dimulai. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus atau diskriminasi kepada pihak mana pun yang hadir di pengadilan, selama tetap mematuhi aturan dan kapasitas yang telah ditetapkan demi kenyamanan bersama selama proses persidangan berlangsung.
