Halorakyat.id — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara resmi menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mengekspor listrik ke Singapura dalam waktu dekat. Kebijakan tersebut diambil pemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan listrik domestik yang saat ini masih sangat besar untuk menopang berbagai sektor industri serta pemenuhan kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok tanah air.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam gelaran Minerba Convex 2026 pada Senin (2/11/2026). Ia menekankan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan energi nasional tetap terjaga sebelum mempertimbangkan opsi pengiriman daya listrik ke negara lain. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk perlindungan terhadap marwah dan kedaulatan negara demi kepentingan 280 juta jiwa penduduk Indonesia.
“Saya sudah mengumumkan untuk Indonesia belum dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik. Kita masih butuh listrik. Enggak ada,” ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Lebih lanjut, Bahlil juga memberikan arahan tegas kepada pihak Danantara agar tidak melakukan lobi-lobi terkait keputusan ekspor listrik tersebut. Ia menekankan bahwa kewenangan penuh mengenai perizinan ekspor energi listrik berada di tangan Kementerian ESDM, sehingga pihak lain tidak memiliki wewenang untuk mencampuri keputusan strategis yang telah ditetapkan pemerintah demi kepentingan nasional.
Sebelumnya, rencana ekspor listrik dari Indonesia ke Singapura memang sempat mencuat namun belum terealisasi hingga saat ini. Salah satu kendala utama yang menghambat kerja sama tersebut adalah belum adanya kesepakatan mengenai harga listrik yang dianggap layak oleh kedua belah pihak. Pemerintah Indonesia bersikap sangat selektif dan menekankan prinsip saling menguntungkan atau win-win solution dalam setiap potensi kerja sama energi lintas negara.
Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap peluang ekspor di masa depan, namun prosesnya harus melalui kajian mendalam agar harga yang ditawarkan bersifat kompetitif dan adil bagi Indonesia. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil langkah tanpa memastikan keuntungan bagi negara, terutama dalam hal penetapan tarif listrik yang akan dikirim ke luar negeri.
Sebagai perbandingan, pemerintah mencontohkan keberhasilan kerja sama kelistrikan yang telah terjalin antara Indonesia dan Malaysia. Dalam proyek tersebut, Indonesia melakukan impor listrik untuk kebutuhan di wilayah Kalimantan yang dinilai memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Skema yang diterapkan dengan Malaysia dianggap sebagai model yang ideal karena harga yang disepakati dinilai wajar atau cengli, sehingga memberikan dampak positif bagi stabilitas pasokan listrik di wilayah perbatasan.
Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah memprioritaskan ketahanan energi nasional di atas kepentingan komersial jangka pendek. Dengan mengamankan pasokan listrik untuk kebutuhan domestik terlebih dahulu, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi serta memastikan kedaulatan energi tetap berada dalam genggaman negara tanpa bergantung pada pasar ekspor yang belum memberikan nilai tambah optimal bagi kepentingan masyarakat luas.
