Halorakyat.id — Pemerintah Republik Indonesia tengah mematangkan rencana untuk menaikkan besaran ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penyesuaian ambang batas keringanan pajak tersebut diarahkan agar para pekerja yang memiliki penghasilan pas-pasan, khususnya yang setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), tidak lagi terbebani oleh kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan (PPh).
Rencana penyesuaian regulasi perpajakan tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, pada Jumat. Ia menekankan bahwa rumusan ambang batas PTKP yang baru nantinya ditujukan untuk membebaskan kelompok pekerja berpenghasilan UMP dari kewajiban pajak.
“Ini yang kita ingin supaya ini bisa untuk mereka yang gajinya UMP pajaknya kita bebaskan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga mencontohkan kondisi riil yang terjadi di lapangan, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Saat ini, para pekerja yang memperoleh upah sekitar Rp 5 juta per bulan atau mendekati besaran UMP ibu kota masih diwajibkan membayar pajak karena akumulasi pendapatannya dalam setahun telah melampaui ketentuan batas pembebasan yang ada.
Apabila dihitung secara tahunan, pekerja dengan penghasilan sebesar Rp 5 juta per bulan menerima total pendapatan kotor mencapai Rp 60 juta per tahun. Sementara itu, ketentuan batas PTKP yang masih berlaku secara nasional saat ini hanya sebesar Rp 54 juta per tahun atau setara dengan Rp 4,5 juta per bulan.
Kondisi tersebut menyebabkan adanya selisih pendapatan sebesar Rp 6 juta yang secara otomatis menjadi objek pemotongan pajak penghasilan. Menurut Airlangga, patokan nilai PTKP yang berlaku sekarang sudah tidak lagi relevan dengan tren kenaikan UMP di daerah, terutama wilayah-wilayah yang memiliki standar upah minimum tinggi seperti Jakarta.
Mengenai dasar penetapan angka pembebasan yang baru, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah akan memperhitungkan laju inflasi sebagai indikator utama. Penyesuaian batas minimal penghasilan yang dikenakan pajak tersebut bakal dihitung berdasarkan akumulasi pergerakan inflasi sejak tahun 2016 hingga kondisi terkini.
Meski telah menetapkan inflasi sebagai acuan perumusan kebijakan, pemerintah belum mengumumkan secara rinci formula matematis maupun besaran nominal pasti PTKP yang baru tersebut. Koordinasi teknis lebih lanjut masih terus dilakukan untuk memastikan kebijakan ini tepat sasaran dan mampu menjaga daya beli kelompok pekerja berpenghasilan rendah.
Wacana perubahan ambang batas PTKP sendiri sebelumnya sempat mengemuka pada September 2025. Pada saat itu, perwakilan organisasi buruh diundang ke Istana Kepresidenan untuk mendiskusikan persoalan upah dan perpajakan secara langsung bersama Presiden Prabowo Subianto.
Dalam dialog di Istana tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengusulkan adanya revisi signifikan terhadap batas penghasilan bebas pajak. Kalangan buruh mendorong agar ambang batas PTKP dinaikkan dari besaran awal Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp 7,5 juta per bulan atau setara dengan Rp 90 juta per tahun.
Pada masa itu, Kementerian Keuangan selaku regulator teknis perpajakan mengaku belum menerima informasi resmi mengenai usulan serikat buruh tersebut, sehingga rencana revisi aturan PTKP belum diproses lebih lanjut. Pernyataan terbaru dari Menko Perekonomian kini menjadi sinyal kuat bahwa pembaruan ambang batas pajak bagi pekerja UMP telah masuk dalam agenda prioritas pemerintah.
