Halorakyat.id — Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 18 pejabat negara baru dalam perombakan kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis, 1 Oktober 2026. Langkah ini menandai perombakan atau reshuffle kabinet ketujuh yang dilakukan sepanjang era pemerintahan Presiden Prabowo guna memperkuat efektivitas kinerja jajaran menteri dan kepala lembaga tinggi negara. Dalam prosesi tersebut, Kepala Negara secara langsung memimpin pengambilan sumpah jabatan para menteri, wakil menteri, serta kepala badan yang kini resmi mengemban tugas baru mereka.
Pelantikan ini bersandar pada sejumlah Keputusan Presiden yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah. Landasan hukum utama dalam perombakan kali ini merujuk pada empat surat keputusan, yakni Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029, serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Selain itu, prosesi pelantikan juga didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84P Tahun 2026 dan Nomor 96P Tahun 2026 yang mengatur tentang pengangkatan Ketua dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia. Pemerintah juga menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46M Tahun 2026 sebagai landasan hukum pengangkatan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Di antara nama-nama yang dilantik, terdapat beberapa pergeseran posisi strategis di tingkat menteri koordinator. Bahlil Lahadalia kini dipercaya untuk mengemban amanah baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Sementara itu, Sugiono yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, kini dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan oleh Sugiono kini secara resmi diserahkan kepada Arrmanatha Nasir.
Presiden Prabowo juga melantik Dudung Abdurahman untuk menduduki posisi sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Di sektor perindustrian, posisi menteri kini diisi oleh M. Sarmuji yang secara resmi menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Pelantikan para menteri koordinator dan menteri teknis ini diharapkan dapat mempercepat akselerasi program-program strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Untuk memperkuat jajaran kementerian, sejumlah wakil menteri juga turut dilantik hari ini. Drajad Hari Wibowo resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Di lingkungan Kementerian Keuangan, terdapat dua nama yang dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan, yaitu Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman. Selain itu, Muhammad Saleh Mustafa dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian, sedangkan posisi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan kini diisi oleh Irwan Meilano.
Perubahan kepemimpinan juga terjadi di lingkungan lembaga non-kementerian. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kini ditunjuk untuk mengemban tugas baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Untuk posisi Kepala Badan Reforma Agraria Nasional, Presiden melantik Dedi Prasetyo. Sementara itu, jabatan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan kini dipercayakan kepada Aryanto Wibowo, dan Fadil Imran dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Pada lembaga pengawas pelayanan publik, Nuzran Joher dilantik sebagai Ketua Ombudsman bersama Radian Syam yang menjabat sebagai Anggota Ombudsman.
Salah satu pergantian paling signifikan dalam pelantikan kali ini adalah pada pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Komjen Suyudi Ario Seto resmi dilantik sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang beralih tugas ke lingkungan kepresidenan. Penetapan pelantikan Kapolri baru ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 dan 97 Polri Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bersama dengan itu, Komjen Wahyu Hadiningrat turut dilantik untuk mengemban jabatan sebagai Wakapolri.
Pelantikan yang berlangsung khidmat di Istana Negara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara lainnya serta para tamu undangan terbatas dengan penerapan protokol kenegaraan yang ketat. Seluruh pejabat yang baru dilantik tersebut langsung menyatakan kesiapan mereka untuk menjalankan sumpah jabatan demi kepentingan bangsa dan negara. Langkah perombakan kabinet yang komprehensif ini diharapkan mampu membawa stabilitas serta kinerja yang lebih dinamis di berbagai sektor pemerintahan, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan keamanan global ke depan.
