Halorakyat.id — Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, secara resmi mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta untuk melaporkan dugaan praktik politik uang (money politics) dan suap terkait pengondisian dukungan Rais Aam dalam arena Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Dalam pelaporan tersebut, perwakilan pengurus PCNU Sekadau menyerahkan sejumlah dokumen barang bukti berupa kronologi kejadian, tiket penerbangan, serta mengembalikan seluruh uang tunai yang mereka terima dari tim pemenangan salah satu kandidat. Langkah hukum ini diambil sebagai bagian dari komitmen moral untuk menjaga muruah dan integritas organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut dari pengaruh buruk praktik korupsi.
Perwakilan PCNU Sekadau menyerahkan seluruh berkas laporan dan uang tunai tersebut secara langsung melalui bagian Humas atau Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, yang kemudian diterima oleh penyidik lembaga antirasuah tersebut. Ketua PCNU Kabupaten Sekadau, Bagus Fitrianto, bersama Katib Syuriah PCNU Sekadau menegaskan bahwa tindakan ini didasari oleh keinginan tulus untuk membersihkan lingkungan Nahdlatul Ulama dari praktik suap-menyuap yang dapat merusak sendi-sendi moral organisasi. Menurut mereka, langkah ini bukan merupakan aksi tunggal melainkan representasi dari kegelisahan moral yang juga dirasakan oleh puluhan pengurus cabang lainnya di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, perwakilan pengurus PCNU Sekadau mengungkapkan bahwa setidaknya ada sekitar 27 Pengurus Cabang lain yang juga menyatakan kesiapan mereka untuk melakukan langkah serupa, yakni mengembalikan uang yang telah mereka terima dari pihak pemenangan. Pengembalian dana ini diharapkan menjadi momentum penting untuk membongkar jaringan politik uang yang diduga kuat telah mengintervensi proses pemilihan kepemimpinan di tingkat tertinggi jamiyah Nahdlatul Ulama. Para pelapor mendesak agar aparat penegak hukum di KPK segera menindaklanjuti laporan tersebut secara objektif dan profesional.
“Kami menyerahkan seluruh bukti dan mengembalikan dana yang pernah kami terima. Ini bukan kasus tunggal, setidaknya ada sekitar 27 Pengurus Cabang lain yang juga siap melakukan langkah serupa untuk mengembalikan uang yang mereka terima,” ujar perwakilan PCNU Sekadau di Gedung KPK.
Menanggapi adanya laporan dugaan suap yang menyeret nama organisasi kemasyarakatan keagamaan ini, praktisi hukum dari LBH Astranawa, Andi Mulya SH, MH, memberikan pandangan hukumnya. Andi menegaskan bahwa publik dan penegak hukum harus jeli dalam membedakan antara tindakan oknum individu dengan keberadaan institusi Nahdlatul Ulama sebagai jamiyah diniyah yang bersih. Ia menjelaskan bahwa ranah penanganan perkara di KPK memiliki batasan hukum yang sangat jelas, terutama mengenai keterlibatan penyelenggara negara atau penggunaan keuangan negara dalam suatu tindakan yang diduga koruptif.
“Ranah KPK jelas, kalau itu duit negara, dari pejabat negara. Dan, NU maupun acara IKAPETE tidak ada sangkut pautnya dengan dugaan praktik korupsi,” tegas Andi Mulya.
Senada dengan pandangan hukum tersebut, kader senior Nahdlatul Ulama, Mukhlas Syarkun, turut menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas isu risywah atau suap yang kini mendera organisasi tempatnya bernaung. Mukhlas mengingatkan bahwa sebagai organisasi keagamaan, NU secara kelembagaan tidak memiliki kewenangan atau kuasa untuk menggunakan maupun mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara. Oleh karena itu, jika ada dana yang kini dikembalikan ke KPK, hal tersebut mengindikasikan adanya keterlibatan oknum pejabat negara aktif yang harus bertanggung jawab secara hukum atas sumber dana yang digunakan.
Mukhlas juga meminta agar publik tidak menyalahartikan atau menyangkutpautkan nama besar NU maupun kegiatan Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebuireng (IKAPETE) dengan dugaan praktik lancung tersebut. Ia menilai bahwa tindakan korupsi atau pembagian uang sepenuhnya merupakan tanggung jawab personal dari oknum pejabat negara yang memiliki kepentingan politik tertentu dalam kontestasi Muktamar. Penegasan ini penting agar reputasi lembaga pendidikan Islam dan organisasi kemasyarakatan tidak ikut tercemar oleh syahwat politik praktis segelintir orang.
Berdasarkan dokumen laporan kronologi tertulis, tiket perjalanan udara, serta bukti tanda terima pengaduan di KPK, rangkaian peristiwa dugaan pengondisian suara ini bermula pada tanggal 8 Agustus. Pada fase awal ini, H. Kholil yang dikenal sebagai pemilik PT Musdalifah Kalbar—sebuah biro perjalanan haji dan umrah—bertindak sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Kalimantan Barat. Ia bertugas mengoordinasikan keberangkatan para pengurus Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalbar beserta seluruh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Kalimantan Barat menuju ibu kota Jakarta.
Rombongan pengurus tersebut kemudian berangkat dari Bandara Internasional Supadio Pontianak menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, dengan menggunakan maskapai penerbangan Lion Air berkode penerbangan IU691. Setibanya di Jakarta, rombongan pengurus daerah tidak langsung menuju tempat peristirahatan, melainkan diarahkan untuk menghadiri acara Halaqoh Kebangsaan dan Silaturahmi Alumni IKAPETE yang diselenggarakan di Gedung MPR RI. Acara formal ini disinyalir oleh pelapor sebagai pintu masuk atau kedok awal untuk melakukan pengondisian dukungan terhadap calon Rais Aam yang telah ditentukan.
Setelah seluruh rangkaian kegiatan seremonial di Gedung MPR RI selesai dilaksanakan, rombongan pengurus asal Kalimantan Barat tersebut langsung dibawa dan diinapkan di Hotel Royal Kuningan yang terletak di kawasan Jakarta Selatan. Di dalam salah satu kamar hotel tersebut, H. Kholil selaku koordinator wilayah mengarahkan para utusan dari PWNU dan PCNU se-Kalimantan Barat untuk mengambil uang muka atau down payment (DP) sebagai bentuk pengondisian awal dukungan politik sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk setiap perwakilan cabang yang hadir.
Daftar penerima aliran dana awal di Jakarta tersebut tercatat mencakup sejumlah nama penting di jajaran kepengurusan wilayah dan cabang Kalimantan Barat. Di antaranya adalah KH. Ismail Ghofur selaku Rais Syuriah PWNU Kalbar, perwakilan PCNU Kubu Raya yang dihadiri oleh Abdussalam dan Munif, serta perwakilan PCNU Kapuas Hulu yang diwakili oleh Mohammad Yusuf dan HM. Kusyairi Usman. Selain itu, terdapat pula nama Nasri dan Amin Syukur dari PCNU Sanggau, Mahmud Jayadi dan Bukhari dari PCNU Mempawah, serta Damssir dan Basori dari PCNU Bengkayang.
Aliran dana tersebut juga dilaporkan diterima oleh perwakilan PCNU Kayong Utara yakni Kusnan dan Nazril, perwakilan PCNU Kota Singkawang yang diwakili oleh Suhadi, serta perwakilan PCNU Kota Pontianak yang dihadiri oleh Ahmad Faruki dan Husni Mubarok. Pengurus dari daerah lain seperti Rofingi dari PCNU Melawi, Eko Santoso dari PCNU Landak, serta Bagus Fitrianto bersama timnya dari PCNU Sekadau juga masuk dalam daftar penerima dana awal tersebut selama berada di hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Memasuki tahapan pelaksanaan Muktamar NU ke-35 di Jombang, Jawa Timur, proses pengondisian dilaporkan terus berlanjut ke tahap pelunasan. H. Kholil kembali menghubungi para pengurus PCNU yang sebelumnya telah menerima uang muka saat berada di Jakarta. Rombongan pengurus daerah tersebut kemudian diminta untuk merapat ke Hotel Fatma di Jombang, sebuah hotel yang diketahui milik Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, guna mengambil sisa uang pelunasan dari tim pemenangan yang bersangkutan.
Setelah menyadari adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi berupa gratifikasi politik atau suap yang melibatkan dana yang mencurigakan, Ketua PCNU Sekadau Bagus Fitrianto bersama Katib Syuriah akhirnya memutuskan untuk tidak menggunakan uang tersebut dan memilih menempuh jalur hukum. Langkah berani ini diwujudkan dengan mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk menyerahkan seluruh berkas manifes penerbangan, dokumen kronologi tertulis secara terperinci, serta mengembalikan uang tunai hasil penerimaan di Hotel Royal Kuningan dan pelunasan di Hotel Fatma kepada penyidik KPK.
Dengan adanya laporan resmi ini, pihak pelapor mendesak KPK untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh, menerbitkan rilis perkembangan penanganan kasus secara transparan kepada publik, serta menindak tegas para aktor intelektual yang berada di balik aliran dana tersebut. Langkah berani dari PCNU Sekadau ini diharapkan dapat menjadi preseden baik dalam penegakan integritas organisasi keagamaan di tanah air agar terbebas dari intervensi politik uang yang merusak nilai-nilai luhur kepesantrenan dan keulamaan.
