Halorakyat.id — Bahlil Lahadalia, yang merangkap jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi dalam Kabinet Merah Putih, memastikan dirinya hanya menerima satu gaji. Penegasan tersebut disampaikan oleh Bahlil saat ditemui di Hotel Raffles, Jakarta, pada Rabu (7/10/2026), guna menjawab pertanyaan publik terkait hak keuangan dari dua jabatan menteri yang ia pegang di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan untuk hanya menerima gaji sebagai Menteri ESDM ini diambil Bahlil demi menghindari pemborosan anggaran negara. Menurutnya, pembentukan kementerian koordinator baru ini tidak boleh membebani keuangan negara secara berlebihan, terutama untuk alokasi gaji pejabat yang merangkap tugas berat di dua sektor krusial tersebut.
“Penambahan Menko baru ini bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya tidak mau, tipe saya bukan seperti itu. Jadi kami sudah menyampaikan bahwa Menko Hilirisasi ini karena menterinya satu, jadi kita memakai anggaran dari Kementerian ESDM. Tidak ada Kemenko, nanti di situ dibagi. Yang kedua gajinya juga satu aja, gaji Menteri ESDM, sekalipun dua Keppres gajinya satu aja,” tegas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Langkah efisiensi anggaran ini juga berimplikasi pada operasional harian kementerian koordinator baru tersebut. Bahlil menjelaskan bahwa untuk sementara waktu, aktivitas administrasi dan program kerja dari Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi akan didanai menggunakan pos anggaran yang ada di Kementerian ESDM. Penggabungan anggaran operasional ini dinilai sebagai solusi paling praktis selama masa transisi kelembagaan berlangsung agar tidak membebani kas negara dengan pembentukan struktur birokrasi baru yang terlalu gemuk.
Saat ini, payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, serta ruang lingkup kerja kementerian koordinator baru tersebut masih dalam tahap pembahasan intensif oleh pemerintah. Oleh karena itu, kementerian koordinator yang dipimpin Bahlil tersebut masih beroperasi dengan kapasitas yang sangat terbatas karena belum memiliki jajaran birokrasi yang lengkap secara definitif.
Transisi kelembagaan pasca-pelantikan kabinet baru memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, terutama dalam penataan personil dan pembagian kewenangan baru. Proses birokrasi penyiapan regulasi kelembagaan ini sedang dipercepat agar kementerian koordinator baru dapat segera bekerja efektif tanpa terkendala masalah administratif.
Bahlil mengungkapkan bahwa dirinya belum memiliki pejabat definitif seperti deputi maupun Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) untuk membantu menjalankan roda organisasi sehari-hari. Ia bahkan berseloroh bahwa karena keterbatasan staf pendukung pada fase awal ini, ia masih harus mengetik dokumen-dokumen dinas secara mandiri sembari menunggu proses seleksi dan pengangkatan pejabat selesai dilakukan secara resmi oleh pemerintah.
Terkait koordinasi antarlembaga, Bahlil memberikan gambaran mengenai kementerian apa saja yang nantinya akan berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Proses konsolidasi internal saat ini memang belum sepenuhnya rampung, namun arah koordinasi beberapa kementerian strategis sudah mulai terlihat jelas dan disesuaikan dengan nomenklatur kabinet yang baru dibentuk.
Ia membocorkan bahwa dua kementerian yang sudah dipastikan berada di bawah koordinasinya adalah Kementerian ESDM serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Penyatuan ini dinilai sangat krusial mengingat kedua sektor tersebut merupakan pilar utama dalam menyukseskan program hilirisasi komoditas unggulan nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Selain kedua kementerian tersebut, Bahlil juga memproyeksikan bahwa Kementerian Perindustrian berpotensi besar akan masuk ke dalam jajaran kementerian di bawah koordinasi lembaganya. Hal ini dikarenakan hilirisasi sangat erat kaitannya dengan proses industrialisasi dalam negeri guna menciptakan nilai tambah ekonomi yang optimal bagi komoditas mentah sebelum diekspor ke luar negeri.
Hilirisasi sendiri menjadi salah satu fokus utama dalam strategi ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk menghentikan ekspor bahan mentah dan mendorong pengolahan di dalam negeri guna menciptakan nilai tambah yang signifikan, lapangan kerja baru, serta meningkatkan pendapatan negara. Oleh karena itu, koordinasi yang solid antara Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Kementerian Perindustrian di bawah satu komando Menko Hilirisasi dianggap sangat strategis demi menyinkronkan regulasi yang selama ini sering tumpang tindih.
Melalui integrasi kebijakan antara sektor energi, investasi, dan industri, pemerintah berharap program hilirisasi dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan terarah. Langkah Bahlil yang memilih mengefisiensikan anggaran di masa awal pembentukan kementerian koordinator ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kementerian baru lainnya dalam mengelola anggaran negara secara bijaksana dan tepat sasaran selama masa transisi pemerintahan.
