Halorakyat.id — Mahkamah Konstitusi (MK) kini memasuki fase krusial dalam menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Perkara ini secara spesifik menyoroti syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada kontestasi Pemilu 2024 yang menjadi pokok perdebatan hukum selama proses persidangan.
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026, jadwal pengucapan putusan untuk perkara yang telah melalui proses pemeriksaan ini diproyeksikan berlangsung pada rentang waktu 5 hingga 6 Oktober 2026. Meski demikian, pihak Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa jadwal tersebut bersifat dinamis dan dapat disesuaikan kembali berdasarkan situasi serta perkembangan kondisi di lapangan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.
Hingga saat ini, laman resmi Mahkamah Konstitusi belum memuat agenda spesifik mengenai pengucapan putusan dalam kurun waktu satu pekan ke depan. Proses transisi menuju putusan ini dilakukan dengan sangat hati-hati guna memastikan seluruh aspek hukum terkait kualifikasi pendidikan calon wakil presiden telah diperiksa secara mendalam oleh majelis hakim.
Dalam rangkaian persidangan sebelumnya, sempat mencuat berbagai sorotan publik mengenai arsip riwayat pendidikan yang dipersoalkan. Beberapa instansi terkait, termasuk perwakilan dari KBRI di Singapura dan Australia, sempat memberikan keterangan di persidangan mengenai status arsip dokumen pendidikan yang diminta oleh pihak pemohon, yang kemudian menjadi bagian dari fakta persidangan yang dipelajari hakim.
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, menekankan pentingnya menjaga independensi lembaga peradilan selama masa pengambilan keputusan. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat untuk menahan diri dari opini yang berkembang di luar ruang sidang agar majelis hakim dapat bekerja dengan objektif dan fokus pada materi perkara yang ada.
“Jadi, enggak usah terlalu terlibat dalam opini yang berhadap-hadapan terus. Itu, ya, harus dijagalah suasana yang sudah kita bangun dalam beberapa hari ini,” ujar Wakil Ketua MK Saldi Isra.
Saldi menjelaskan bahwa para hakim konstitusi berkomitmen untuk mempelajari seluruh berkas perkara secara mandiri dan saksama sebelum mengambil keputusan final. Setiap hakim dijadwalkan menghabiskan waktu di ruang kerjanya masing-masing untuk menelaah dokumen-dokumen penting sebelum nantinya berkumpul kembali untuk melakukan pembahasan secara kolektif kolegial.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap pertimbangan hukum dalam putusan mendatang memiliki landasan yang kuat. Keputusan ini nantinya akan menjadi penentu akhir dalam sengketa pendidikan yang telah menyita perhatian publik selama proses sengketa pemilu berjalan. Masyarakat kini menanti kepastian hukum dari Mahkamah Konstitusi yang diharapkan dapat memberikan kejelasan atas polemik persyaratan calon wakil presiden tersebut.
