Halorakyat.id — Komisi III DPR RI dijadwalkan akan menggelar rapat kerja (Raker) bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026 mendatang. Agenda utama pertemuan tersebut adalah melakukan pendalaman serta pengusutan menyeluruh terkait kasus penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto, termasuk mengungkap aktor intelektual di balik aksi tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa rapat ini sengaja dijadwalkan segera setelah masa sidang DPR dibuka pada Selasa, 10 November 2026. Pertemuan tersebut akan dipimpin langsung oleh dirinya, didampingi jajaran wakil ketua yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam.
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut,” tegas Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman.
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen parlemen dalam mengawal penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait keamanan data dan privasi orang nomor satu di negara ini. Habiburokhman menegaskan bahwa siapa pun pihak yang terbukti terlibat dalam aksi penyadapan ilegal tersebut harus bertanggung jawab secara hukum sesuai dengan arahan pimpinan DPR RI.
Kasus ini mencuat setelah pihak kepolisian melakukan serangkaian penyidikan intensif terhadap dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Hingga saat ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, di antaranya mantan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, serta Irjen Eko Hadi Santoso.
Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, dalam keterangannya di Bareskrim Polri Jakarta, Selasa (3/11/2026), menjelaskan bahwa para tersangka diduga kuat melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon milik Presiden Prabowo Subianto. Proses hukum terhadap para tersangka ini terus berlanjut seiring dengan penyidikan mendalam yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan motif sebenarnya di balik tindakan tersebut.
Rapat kerja nanti diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai perkembangan kasus tersebut kepada publik. Pihak Komisi III DPR RI berkomitmen agar kasus ini dapat terungkap secara transparan, mengingat dampaknya yang sangat serius terhadap keamanan nasional serta integritas institusi kepresidenan di Indonesia.
DPR RI menekankan bahwa penanganan kasus ini tidak akan berhenti pada penetapan tersangka saja, melainkan akan terus dikawal sampai tuntas di pengadilan. Seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban hukum secara tegas guna memberikan efek jera serta menjaga stabilitas keamanan data negara dari ancaman pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
