Halorakyat.id — Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah setara sekolah menengah atas (SMA). Sidang yang berlangsung di Jakarta tersebut menyoroti dokumen dasar yang digunakan dalam penerbitan surat keterangan penyelesaian pendidikan Wapres Gibran, yang dinilai tidak secara eksplisit menerangkan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tersebut.
Hakim MK Arsul Sani dalam persidangan menjelaskan bahwa dokumen berupa certificate of attendance hanya menunjukkan kehadiran dalam perkuliahan, bukan bukti kelulusan pendidikan tingkat menengah atas. Meski demikian, Mahkamah menegaskan bahwa putusan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi kedudukan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
“Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon,” ujar hakim MK Adies Kadir.
Pasca putusan tersebut, berbagai tanggapan muncul dari kalangan politisi di parlemen. Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, menyarankan agar Gibran mempertimbangkan pengunduran diri sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum dan etika seorang pemimpin. Menurutnya, seorang pemimpin harus menjunjung tinggi kejujuran dan siap menanggung konsekuensi moral atas fakta yang terungkap dalam persidangan.
Di sisi lain, Fraksi PDIP di DPR menyatakan akan melakukan telaah mendalam terhadap seluruh isi putusan MK. Ketua Fraksi PDIP DPR, Utut Adianto, menekankan bahwa langkah selanjutnya harus dikoordinasikan secara internal dengan pimpinan partai dan Sekretaris Jenderal PDIP untuk memastikan sikap yang diambil sesuai dengan koridor hukum dan organisasi.
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, turut memberikan tanggapan terkait polemik pendidikan tersebut. Ia menilai bahwa perbedaan sistem pendidikan antarnegara sering kali menimbulkan kesalahpahaman. Jokowi menjelaskan adanya sistem jalur pendidikan melalui program pathway yang memungkinkan seseorang menempuh pendidikan tinggi tanpa harus melalui jalur SMA konvensional seperti yang umum di Indonesia.
Jokowi menegaskan bahwa Gibran telah menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana, yang menurutnya menjadi bukti logis bahwa tahapan pendidikan sebelumnya telah terpenuhi. Meski membela rekam jejak pendidikan putranya, ia menyatakan tetap menghormati putusan MK serta seluruh mekanisme konstitusional yang berlaku di Indonesia.
Dinamika juga merambah ke ranah daerah, di mana Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asy’ari, sempat melakukan aksi penurunan foto Wakil Presiden dari ruang kerjanya. Langkah tersebut ia klaim sebagai sikap pribadi sebagai bentuk kekecewaan atas fakta yang terungkap di MK. Namun, DPD PDIP Jawa Barat memastikan bahwa tindakan tersebut tidak mewakili instruksi partai dan merupakan inisiatif personal yang tidak berkaitan dengan posisi kelembagaan partai.
Di tengah riuhnya informasi, beredar pula isu mengenai dokumen usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden yang sempat viral di media sosial. Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, dengan tegas membantah kebenaran surat tersebut. Ia menyatakan bahwa dokumen yang mengatasnamakan anggota Fraksi NasDem itu adalah hoaks dan tidak memiliki dasar hukum maupun persetujuan dari internal partai.
Peristiwa ini menunjukkan betapa krusialnya transparansi data kualifikasi pendidikan bagi pejabat publik dalam sistem demokrasi Indonesia. Hingga saat ini, para pihak yang merasa tidak puas dengan putusan MK tetap memiliki ruang untuk menempuh mekanisme demokrasi lainnya selama dilakukan sesuai dengan koridor aturan hukum yang berlaku.
