Halorakyat.id — Isu mengenai pergantian Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kini tengah menjadi sorotan hangat di lingkungan DPR RI. Muncul kabar bahwa proses pergantian posisi pucuk pimpinan militer tersebut akan segera bergulir, dengan nama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat yang akan menggantikan Agus Subiyanto. Sejumlah anggota dewan bahkan mengindikasikan adanya pergerakan terkait Surat Presiden (Surpres) mengenai rencana pergantian tersebut yang dikabarkan sudah mulai diproses.
Kabar mengenai supres ini mulai berhembus kencang di kompleks parlemen sejak Rabu malam. Kendati demikian, hingga saat ini belum terdapat jadwal resmi dalam agenda Rapat Paripurna DPR yang secara spesifik mencantumkan pembahasan penetapan Panglima TNI baru. Situasi ini memicu spekulasi di kalangan wartawan yang sempat mendapatkan informasi untuk bersiaga di gedung DPR pada Kamis pagi, menyusul pola pergantian pejabat tinggi negara yang sebelumnya berlangsung cukup mendadak.
Mekanisme pergantian Panglima TNI sendiri diatur secara ketat, di mana calon yang diusulkan oleh Presiden harus menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi I DPR. Setelah mendapatkan persetujuan dari dewan, proses akan dilanjutkan dengan rapat paripurna sebelum akhirnya Presiden melantik figur terpilih. Prosedur ini serupa dengan proses pergantian Kapolri baru-baru ini yang berlangsung dalam waktu singkat.
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat dimintai konfirmasi mengenai isu tersebut pada Rabu sore, menegaskan bahwa hingga saat ini pihak pimpinan DPR belum menerima surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut bahwa pertanyaan mengenai supres pergantian Panglima TNI memang marak muncul di DPR dalam beberapa hari terakhir, namun secara administratif dokumen tersebut belum sampai ke tangan pimpinan dewan.
“Menurut informasi yang kami dapat bahwa Presiden belum akan mengganti panglima TNI,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Dasco juga memberikan klarifikasi terkait adanya pemanggilan ratusan perwira tinggi TNI dan Polri ke Istana Negara pada hari yang sama. Menurutnya, pertemuan tersebut murni bertujuan sebagai pemberian arahan, pembekalan, serta penguatan wawasan kebangsaan bagi para petinggi militer dan kepolisian. Ia membantah keras bahwa pemanggilan tersebut berkaitan dengan adanya agenda pergantian posisi strategis di tubuh TNI.
Di sisi lain, Jenderal Maruli Simanjuntak tidak memberikan bantahan secara tegas saat ditanya mengenai peluang dirinya menjadi calon Panglima TNI. Ia justru menanggapinya dengan santai dan menyatakan bahwa setiap kepala staf angkatan pada dasarnya memiliki potensi untuk menduduki jabatan tersebut. Maruli pun sempat berkelakar saat ditanya kesiapannya menghadapi uji kepatutan dan kelayakan di hadapan para anggota dewan.
Karier militer Maruli Simanjuntak sendiri tergolong cemerlang dengan latar belakang yang kuat di Korps Baret Merah. Lulusan Akmil 1992 ini pernah menjabat sebagai Komandan Grup A Paspampres yang bertanggung jawab atas pengamanan Presiden. Sebelum menduduki posisi KSAD, ia juga pernah menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana dan Pangkostrad, sebuah jenjang karier yang menempatkannya pada jabatan-jabatan paling strategis di lingkungan TNI Angkatan Darat.
Sementara itu, Jenderal Agus Subiyanto yang menjabat sebagai Panglima TNI saat ini memiliki rekam jejak panjang di lingkungan Kopassus sebelum akhirnya dipercaya menjadi orang nomor satu di militer. Agus sebelumnya menjabat sebagai KSAD selama kurang dari satu minggu sebelum Presiden Jokowi mengusulkannya sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Laksamana Yudho Margono yang memasuki masa pensiun pada akhir tahun 2023 lalu.
Situasi ini terus berkembang di tengah dinamika mutasi dan promosi internal TNI yang dilakukan sehari sebelum agenda pembekalan perwira di Istana. Mutasi tersebut melibatkan posisi-posisi krusial, seperti Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan dan Pangkostrad, yang menunjukkan adanya penyegaran organisasi secara rutin di dalam tubuh militer. Publik kini masih menunggu langkah resmi dari Istana terkait kepastian supres tersebut.
Pergantian kepemimpinan di sektor pertahanan dan keamanan memang menjadi perhatian utama publik dan para pengamat politik. Mengingat pentingnya posisi Panglima TNI dalam menjaga stabilitas nasional, transparansi dan kepatuhan terhadap mekanisme konstitusional menjadi poin yang sangat krusial. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana mengenai kapan pastinya supres tersebut akan diserahkan ke DPR.
