Halorakyat.id — Otoritas keamanan Prancis berada dalam status waspada tinggi menjelang pelaksanaan unjuk rasa nasional lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (24/10) waktu setempat. Sebanyak 70 ribu personel kepolisian dikerahkan ke berbagai wilayah di seluruh penjuru negeri untuk mengantisipasi potensi kerusuhan yang lebih luas, menyusul aksi protes terkait kenaikan biaya hidup yang berakhir dengan kekacauan pada pekan sebelumnya.
Presiden Prancis Emmanuel Macron secara aktif memantau perkembangan situasi dengan menggelar rapat bersama dewan pertahanan yang melibatkan para menteri dan pejabat tinggi keamanan negara. Sebagai langkah nyata dari eskalasi krisis ini, Macron dilaporkan menunda rencana kunjungan kerja ke Nigeria dan Senegal yang sedianya dilaksanakan pada akhir bulan Oktober ini agar tetap dapat fokus menangani dinamika domestik yang terus memanas.
Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, mengonfirmasi pengerahan besar-besaran personel keamanan tersebut. Pihaknya mencatat adanya peningkatan ancaman setelah seruan untuk melakukan tindakan kekerasan dan penjarahan beredar luas di berbagai platform media sosial dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah juga mengambil langkah preventif dengan memberlakukan pembatasan di sejumlah titik keramaian guna mencegah jatuhnya korban maupun kerusakan fasilitas publik yang lebih masif.
“Kita berada pada level kewaspadaan maksimum,” tegas Menteri delegasi Prancis untuk Kementerian Dalam Negeri, Jean-Didier Berger.
Langkah pengamanan ini mencakup pelarangan berkumpul di pusat kota pada wilayah tertentu, seperti di Orleans dan Lyon. Sementara di ibu kota Paris, otoritas setempat membatasi rute demonstrasi hanya di area antara alun-alun Bastille dan Nation. Sebagai tambahan, sejumlah destinasi wisata ternama termasuk Museum Louvre memutuskan untuk menutup operasional mereka sepanjang hari Sabtu demi menjamin keselamatan pengunjung dan aset budaya.
Di sisi lain, gelombang protes juga dipicu oleh aspirasi kelompok siswa sekolah menengah. Meski Macron telah melakukan pertemuan pertama dengan perwakilan siswa, pihak penggerak aksi menyatakan belum puas dengan hasil pembicaraan tersebut. Nathanael Combary, perwakilan siswa dari kelompok “High School Renewal”, menegaskan bahwa para siswa akan tetap melanjutkan pergerakan mereka hingga pemerintah memberikan usulan konkret terkait kondisi kegiatan belajar-mengajar dan beban ekonomi yang kian memberatkan.
Pemerintah Prancis menyatakan komitmen untuk terus membuka jalur komunikasi, termasuk agenda pertemuan lanjutan antara perwakilan siswa dengan Perdana Menteri Sebastien Lecornu yang dijadwalkan pada Senin (26/10) mendatang. Meskipun demikian, pemerintah tetap bersikap tegas dalam menjaga ketertiban umum di tengah desakan ekonomi yang semakin kompleks. Jean-Didier Berger menambahkan bahwa jumlah aparat yang diturunkan pada Sabtu ini meningkat hingga 20 persen dibandingkan pengamanan pada 17 Oktober lalu.
Situasi di Prancis saat ini menjadi sorotan internasional karena eskalasi aksi massa yang meluas dari protes pendidikan ke kemarahan masyarakat umum akibat inflasi. Otoritas keamanan menegaskan bahwa mereka tidak akan menutup kemungkinan untuk mengambil kebijakan lebih ketat, termasuk pelarangan total terhadap acara budaya maupun olahraga jika dianggap berisiko memicu ketidakstabilan keamanan nasional di masa mendatang.
