Halorakyat.id — Aparat kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis ketamin seberat 1,16 ton melalui jalur laut. Pengungkapan kasus ini bermula dari kecurigaan petugas terhadap manuver kapal tanker MT Global 168 yang menunjukkan gerak-gerik tidak wajar saat melintasi perairan internasional menuju wilayah Indonesia.
Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Cahyo Hutomo, menjelaskan bahwa kapal tersebut awalnya bergerak melambat ke arah barat Thailand sebelum tiba-tiba berbelok menuju perairan Sumatera. Perubahan arah yang mencurigakan ini terus dipantau hingga kapal tersebut mencapai perbatasan Laut Andaman. Di lokasi itulah, kapal tanker tersebut melakukan transaksi pemindahan barang atau ship to ship ke kapal lain, yang segera direspon polisi dengan melakukan penyergapan cepat.
“Kenapa kita giring kapal tersebut? Pada saat berlayar, dia melakukan perlambatan dan mengarah kepada barat Thailand. Tapi kemudian dia berbelok lagi ke arah Laut Andaman yang sudah masuk perbatasan dengan Pulau Sumatera, nah di situlah kita melakukan intersep dan penyergapan,” ujar Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Cahyo Hutomo.
Dalam operasi tersebut, pihak kepolisian menetapkan satu orang warga negara asing (WNA) asal Taiwan berinisial YCY sebagai tersangka. YCY diduga kuat berperan sebagai manajer kapal sekaligus pengendali barang yang menentukan rute pelayaran dan titik transaksi ilegal tersebut. Sementara itu, tujuh anak buah kapal (ABK) yang seluruhnya merupakan warga negara Indonesia hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi dalam proses penyidikan lebih lanjut.
Hasil penyelidikan kepolisian mengungkap modus operandi jaringan ini yang secara sengaja merekrut tenaga kerja kapal yang telah memasuki usia lanjut atau masa pensiun. Kelompok ini memanfaatkan kondisi ekonomi para pelaut senior tersebut yang dinilai sangat membutuhkan pendapatan tambahan di masa tua. Strategi ini digunakan untuk memuluskan aksi mereka dalam membawa muatan ilegal tersebut melewati pengawasan otoritas di laut lepas.
Barang bukti ketamin yang disita dalam pengungkapan ini memiliki nilai estimasi ekonomi mencapai Rp 3,4 triliun. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan bukti kuat serta memeriksa seluruh kru kapal tanker. Tersangka YCY dijerat dengan undang-undang kesehatan dan ketentuan pidana penyesuaian, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun serta denda hingga miliaran rupiah.
Di sisi lain, proses hukum terkait aset juga menjadi perhatian aparat penegak hukum, terutama menyangkut temuan harta benda dalam kasus-kasus terkait lainnya. Dalam persidangan terpisah di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, hakim anggota Sunoto meminta pihak jaksa penuntut umum untuk membuktikan secara cermat asal-usul aset berupa emas seberat 74 kilogram dan sejumlah valuta asing yang disita dari rumah terdakwa mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Hakim menekankan bahwa kebenaran mengenai sumber perolehan harta tersebut harus diuji melalui alat bukti dalam pemeriksaan pokok perkara.
Meskipun pihak kuasa hukum terdakwa keberatan atas dakwaan jaksa karena dinilai tidak menguraikan secara rinci asal-usul aset, hakim menyatakan bahwa dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil. Uraian jaksa mengenai obyek harta kekayaan, lokasi penyimpanan, serta keterkaitannya dengan tindak pidana korupsi dianggap sudah memberikan gambaran yang memadai bagi terdakwa untuk mempersiapkan pembelaan diri. Penentuan apakah harta tersebut berasal dari tindak pidana asal akan diputuskan melalui pembuktian mendalam dalam tahapan persidangan berikutnya.
Febrie Adriansyah sendiri didakwa menerima aliran dana mencapai Rp 346,7 miliar serta ratusan ribu dolar AS dari berbagai pihak terkait penanganan perkara korupsi selama periode 2020 hingga 2026. Jaksa menduga dana tersebut disamarkan melalui pembelian aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, hingga emas untuk menyembunyikan jejak tindak pidana. Saat ini, seluruh proses hukum baik terkait kasus narkotika maupun kasus tindak pidana korupsi tersebut terus berlanjut di bawah pengawasan ketat pihak berwenang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.
