Halorakyat.id — Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono mempertanyakan penggunaan produk penyiaran jurnalistik sebagai alat bukti hukum dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan terdakwa dokter Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026).
Aiman yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi menegaskan bahwa program talkshow “Rakyat Bersuara” yang ditayangkan iNews pada 29 April 2025 merupakan karya pers murni. Oleh karena itu, jika terdapat perbedaan pendapat atau sengketa atas informasi yang disampaikan narasumber, penyelesaiannya semestinya mengacu pada mekanisme khusus melalui Dewan Pers, bukan ditarik ke ranah pidana umum.
“Saya sudah 25 tahun menjadi wartawan dan baru hari ini saya menjadi saksi atas kasus yang menurut saya produk jurnalistik tidak layak untuk dijadikan barang bukti karena produk jurnalistik adalah produk yang seharusnya dilakukan mekanisme Dewan Pers,” tegas Aiman saat memberikan kesaksian di persidangan.
Dalam keterangannya di ruang sidang, wartawan senior tersebut menjelaskan bahwa operasional program penyiaran yang dipimpinnya senantiasa berpedoman ketat pada payung hukum utama penyiaran dan pers di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kedua undang-undang ini telah mengatur tata cara penyelesaian perselisihan terkait pemberitaan pers yang menuntut penyelesaian etik terlebih dahulu melalui institusi Dewan Pers.
Ia memaparkan bahwa program “Rakyat Bersuara” dirancang untuk menghadirkan keberagaman sudut pandang dari berbagai pihak yang relevan dengan topik yang sedang hangat diperbincangkan publik. Dalam siaran bertajuk “Tiga Terlapor Kasus Ijazah Jokowi Bersaksi” yang diunggah ke saluran resmi YouTube iNews, Dokter Tifa diundang sebagai salah satu narasumber guna membahas polemik keabsahan dokumen ijazah milik Joko Widodo.
Menurut Aiman, media penyiaran publik bertugas memfasilitasi debat yang objektif dengan menerapkan prinsip keberimbangan. Dalam mekanisme tersebut, apabila salah satu narasumber menyampaikan data atau klaim tertentu, moderator atau presenter siaran bertugas memberikan kesempatan kepada pihak yang berseberangan untuk mengklarifikasi atau meluruskan informasi tersebut agar perimbangan informasi tetap terjaga bagi pemirsa.
“Ketika data itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka host itu akan menyerahkan kepada pihak yang berseberangan untuk meluruskan. Di situlah konsep cover both sides. Kami tidak menyimpulkan dan pers tidak berkewajiban untuk menyimpulkan,” kata Aiman.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa industri pers bekerja berdasarkan standar etika yang jelas, di antaranya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia, serta Kode Etik Jurnalistik yang disepakati oleh seluruh komunitas pers nasional. Semua ketentuan tersebut menjamin bahwa ruang siar tidak dijadikan sarana untuk menghakimi suatu isu, melainkan media penyedia informasi faktual.
Mengenai kehadiran Dokter Tifa di studio siaran iNews, Aiman mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan memang hadir memenuhi undangan sebagai narasumber. Namun, ia memastikan bahwa Dokter Tifa tidak pernah membawa atau menunjukkan fisik ijazah asli milik Joko Widodo selama penayangan siaran berlangsung di studio.
Aiman menerangkan bahwa narasumber tersebut hanya membawa salinan dokumen berbentuk berkas digital yang bersumber dari foto unggahan akun atas nama Dian Sandi di media sosial. Terkait materi detail lain yang disampaikan oleh Dokter Tifa selama penayangan program, ia mengaku tidak lagi mengingat seluruh pernyataan secara terperinci mengingat dinamika diskusi siaran langsung yang cukup panjang.
Pemanggilan Pemimpin Redaksi iNews oleh Jaksa Penuntut Umum ini dilakukan guna melengkapi bukti-bukti penuntutan atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan pihak Joko Widodo terhadap Dokter Tifa. Jaksa memasukkan rekaman siaran program “Rakyat Bersuara” yang dipublikasikan di platform digital iNews sebagai barang bukti untuk mengumpulkan fakta-fakta hukum dalam perkara tersebut.
Persidangan ini terus mendapat perhatian publik mengingat polemik mengenai status keabsahan dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap memicu perdebatan hukum dan sosial. Penasihat hukum terdakwa dan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dijadwalkan akan melanjutkan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi lain serta pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh jaksa maupun pihak terdakwa pada sesi persidangan berikutnya.
