Halorakyat.id — Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, menjalani sidang perdana perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026). Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, Febrie disebut melakukan serangkaian transaksi untuk menyamarkan asal-usul harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi selama menjabat.
Salah satu modus yang disorot jaksa adalah pembelian restoran Prancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada tahun 2020. Febrie diduga membeli restoran bernama PT Gontran Cherier tersebut melalui perantara bernama Don Ritto alias Idon. Setelah proses akuisisi rampung, nama restoran tersebut diubah menjadi Cafe De Clan dan operasionalnya berada di bawah naungan PT De Clan Kulinari Nusantara.
“Pada sekitar tahun 2020, terdakwa melalui Don Ritto alias Idon membeli restoran Prancis PT Gontran Cherier di Jalan Cipete Raya No. 63, Jakarta Selatan, yang selanjutnya nama restoran diubah menjadi Cafe De Clan,” beber Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya.
Jaksa mengungkapkan bahwa keterlibatan Febrie tidak berhenti pada pembelian aset kuliner tersebut. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Don Ritto tercatat sebagai pemegang saham mayoritas PT De Clan Kulinari Nusantara dengan kepemilikan 9.999 lembar saham senilai Rp 999,9 juta. Don Ritto juga disebut sebagai beneficial owner dari perusahaan tersebut, sementara aliran dana yang ditempatkan pada perusahaan tersebut disinyalir berasal dari penerimaan perkara yang ditangani kantor hukum tertentu.
Lebih lanjut, jaksa menguraikan bahwa terdapat aliran dana sebesar Rp 140,929 miliar yang ditempatkan pada sembilan rekening atas nama PT De Clan Kulinari Nusantara. Sebelum masuk ke rekening perusahaan, dana tersebut dilaporkan sempat transit di rekening pribadi milik Don Ritto dan Ferry Yanto Hongkiriwang. Praktik ini dinilai jaksa sebagai upaya untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang tidak sah.
Secara keseluruhan, Febrie Adriansyah didakwa menerima uang dan aset dengan nilai fantastis, yakni mencapai Rp 346,7 miliar dan 440.990 dollar AS. Penerimaan uang tersebut berkaitan erat dengan jabatan yang pernah ia pegang, yakni Direktur Penyidikan Jampidsus serta Jampidsus Kejaksaan Agung. Jaksa menilai tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dalam rangkaian dakwaan tersebut, jaksa juga menyebutkan adanya pendirian yayasan serta pengambilan alih sejumlah perusahaan lain melalui penempatan modal atau pembelian saham yang melibatkan Don Ritto dan Nurman Herin. Seluruh aset yang dibeli dengan dana tersebut kini disita sebagai barang bukti dalam perkara dugaan pencucian uang yang melibatkan mantan pejabat tinggi kejaksaan tersebut. Proses persidangan ini akan terus berlanjut untuk menggali fakta-fakta lebih dalam mengenai aliran dana lainnya.
Selain perkara pencucian uang, Febrie sebelumnya juga menghadapi tuduhan terkait dugaan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian senilai Rp 55 miliar agar status tersangka pengusaha tersebut dapat dicabut. Kasus-kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan figur yang sebelumnya memiliki otoritas tinggi dalam penegakan hukum tindak pidana khusus di Indonesia. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kini terus mendalami pembuktian atas dakwaan yang disusun oleh tim jaksa penuntut umum.
Di sisi lain, perkembangan situasi hukum di Indonesia juga diwarnai dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (6/10/2026). Mahkamah memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum yang sah. Gibran menyatakan menghormati putusan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk tetap fokus bekerja menjalankan visi misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard karena para pemohon, yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil dan individu, tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan sengketa pilpres. Dengan putusan ini, seluruh dalil dalam pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh hakim konstitusi, sehingga isu mengenai pendidikan wakil presiden dianggap telah selesai secara hukum di tingkat konstitusi.
