Halorakyat.id — Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) kerap menghadapi berbagai bentuk ancaman serta intimidasi selama menjalankan tugas penegakan hukum di lapangan. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam acara penyerahan uang negara hasil kerja Satgas PKH yang berlangsung di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).
Kepala Negara mengungkapkan bahwa tekanan yang diterima oleh para anggota Satgas tidak hanya bersifat profesional, melainkan telah merambah hingga ke ranah pribadi dan keluarga. Menurut Presiden, pihak-pihak yang merasa terganggu kepentingannya oleh upaya penegakan hukum di kawasan hutan sering kali menggunakan metode penggertakan untuk menghentikan langkah para petugas di lapangan.
“Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak, tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam,” ujar Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi situasi tersebut, Presiden menegaskan bahwa dirinya terus memantau perkembangan di lapangan secara seksama. Meskipun tidak memosisikan diri sebagai sosok yang serba tahu, Presiden menekankan bahwa ia memiliki sumber informasi yang luas untuk memahami dinamika yang terjadi dalam proses penertiban aset negara tersebut.
Presiden memberikan keleluasaan bagi para anggota Satgas yang merasa tidak sanggup menghadapi tekanan tersebut untuk mengundurkan diri. Namun, ia juga memberikan peringatan tegas bagi siapa pun yang lebih memilih untuk memihak kepada kelompok penjarah kekayaan negara dibandingkan mendukung upaya penyelamatan aset bangsa yang tengah dilakukan pemerintah.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa meskipun pihak-pihak lawan memiliki sumber daya finansial yang besar untuk menyewa jasa buzzer, mengelola algoritma media sosial, hingga membiayai aksi demonstrasi, pemerintah tetap tidak akan merasa gentar. Keyakinan akan kemenangan kebenaran menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan penegakan hukum di sektor kehutanan.
Pemerintah berkomitmen penuh untuk terus berada di sisi rakyat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia. Presiden memastikan bahwa negara tidak akan pernah ragu-ragu dalam memberantas segala bentuk praktik penjarahan hutan, terlepas dari seberapa besar kekuatan lawan yang mencoba menghalangi langkah tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Presiden juga sempat menyinggung keberhasilan Satgas PKH dalam menyelamatkan uang negara hingga mencapai nilai Rp 52 triliun. Capaian ini menjadi bukti konkret bahwa penegakan hukum yang konsisten dapat memberikan dampak positif bagi keuangan negara sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan dari eksploitasi ilegal.
Di tengah agenda yang sama, dinamika nasional juga mencatat langkah penting di legislatif terkait perlindungan pekerja. DPR RI secara resmi menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.
Pengesahan UU tersebut disambut baik oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan koalisi buruh yang turut hadir menyaksikan langsung jalannya rapat. Regulasi baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi para pekerja maupun pemberi kerja di Indonesia serta mendorong terciptanya sistem industrial yang lebih harmonis.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan ini terdiri dari 23 bab dengan total 313 pasal yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, hingga perlindungan bagi tenaga kerja di sektor informal. Penataan sistem ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan layak bagi seluruh tenaga kerja nasional.
Dengan pengesahan regulasi baru ini, pemerintah bersama DPR berharap sistem ketenagakerjaan di Indonesia dapat lebih kompetitif dan produktif. Fokus utama undang-undang ini adalah untuk memberikan pelindungan yang komprehensif sehingga mampu menyeimbangkan kepentingan antara pengusaha dan pekerja demi stabilitas ekonomi nasional jangka panjang.
