Halorakyat.id — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akhirnya mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Rabu, 4 November 2026. Kehadiran menteri tersebut dilakukan untuk memenuhi panggilan penyidik terkait keterlibatannya sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Tbk. Kedatangan ini sekaligus menandai berakhirnya ketidakhadiran Nusron yang sempat tercatat mangkir dalam dua agenda pemanggilan sebelumnya.
Sebelum memenuhi panggilan pada Rabu pagi tersebut, Nusron diketahui dua kali absen dari jadwal pemeriksaan yang ditetapkan KPK. Agenda pemeriksaan pertama dijadwalkan pada 7 Oktober 2026, namun ia tidak hadir dengan alasan memiliki agenda internal di kementerian. Kemudian, pada panggilan kedua tanggal 15 Oktober 2026, ia kembali absen dengan alasan sedang menjalani perjalanan dinas luar negeri ke Malaysia. Absennya Nusron dalam dua kesempatan tersebut sempat menjadi sorotan publik, terutama karena kasus ini melibatkan orang-orang yang disebut sebagai orang kepercayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa kedatangan Nusron merupakan bentuk tindak lanjut dari pemanggilan penyidik sebelumnya. Nusron tiba di kantor KPK pada pukul 09.22 WIB dan menjalani pemeriksaan selama kurang lebih lima jam hingga pukul 14.51 WIB. Saat meninggalkan gedung pemeriksaan, ia terlihat mengenakan kemeja cokelat dibalut jaket abu-abu dan peci hitam, serta dikawal oleh tiga orang pendamping.
“Saya pejabat publik seorang menteri, kalau dinas ke luar kota apalagi keluar negeri, dipastikan ada surat izin perjalanan dari kementerian sekretariat negara, jadi kami tidak mengada-ada,” tegas Nusron Wahid saat merespons pertanyaan wartawan mengenai ketidakhadirannya sebelumnya.
Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik KPK menggali keterangan mengenai dugaan penerimaan sejumlah uang oleh orang-orang kepercayaan Nusron Wahid dalam pusaran kasus suap HGB PT Summarecon. Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik mendalami sejauh mana pengetahuan Nusron mengenai alur penerimaan uang tersebut, tujuannya, serta keterkaitan orang kepercayaannya dalam praktik lancung tersebut. Fokus pemeriksaan juga diarahkan pada kewenangan menteri dalam penempatan jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN guna mendalami dugaan setoran rutin atau setoran jabatan dari tingkat kantah hingga kanwil.
Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 14 September 2026, yang kemudian menyeret delapan orang sebagai tersangka. Di antara para tersangka terdapat Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung, serta politisi Partai Golkar, Fahd El Fouz. Selain itu, terdapat nama-nama lain seperti Direktur Utama PT Summarecon Agung, Adrianto Pitoyo Adhi, dan mantan Bupati Kebumen, Arif Sugianto. Pihak kementerian juga terseret melalui keterlibatan Dirjen PPTR Lampri serta tiga orang yang disebut sebagai orang kepercayaan menteri, yakni Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlefi.
Penyidikan kasus ini berawal dari proses pengajuan perpanjangan atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor. Terdapat sengketa dengan ahli waris yang mengklaim tanah tersebut, sehingga memicu gugatan ke PTUN Bandung. Pihak Summarecon melalui perantara kemudian berupaya membuka blokir sertifikat dengan memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu. Berdasarkan keterangan penyidik, terdapat kesepakatan uang suap sebesar Rp1,5 miliar untuk memuluskan pengurusan dokumen tanah tersebut.
Penyidik KPK terus mendalami dugaan adanya pihak-pihak lain yang turut menerima keuntungan atau fee broker dalam pengurusan sertifikat tersebut. Proses komunikasi antara pihak perusahaan, yakni Yaser Alfarisi dan Rizal Pahlefi, dengan Erwin sebagai orang kepercayaan menteri menjadi titik krusial dalam mengungkap alur uang suap. Sebagian dana tersebut diduga telah diserahkan kepada Kepala Kantah Bogor, Sontang Coin Manurung, di sebuah lokasi di Jakarta Selatan. Hingga saat ini, pihak KPK menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi akan terus berlanjut guna melengkapi berkas perkara delapan tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya.
