Halorakyat.id — Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutuskan untuk tidak menerima gugatan terkait sengketa syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024. Keputusan tersebut dibacakan dalam sidang putusan yang berlangsung di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/10/2026). Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua MK Suhartoyo dengan agenda pembacaan pokok perkara dan pertimbangan hukum terkait legal standing para pemohon.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa pihak pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing yang sah untuk mengajukan gugatan tersebut. Majelis hakim menyoroti bahwa para penggugat bukanlah peserta dalam Pemilihan Presiden 2024, sehingga mereka dianggap tidak memenuhi kualifikasi hukum untuk mempermasalahkan persyaratan calon wakil presiden. Keputusan ini sekaligus mengakhiri rangkaian proses persidangan yang telah berjalan sejak sidang pendahuluan pada 21 September lalu.
“Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pemohon sepanjang kedudukan hukum. Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok perkara menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Suhartoyo.
Pertimbangan hukum MK menegaskan bahwa meskipun para pemohon mempersoalkan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur pengecualian bukti kelulusan SMA bagi calon yang telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi, posisi hukum pemohon tetap menjadi hambatan utama dalam perkara ini. Majelis hakim menilai bahwa dalil yang diajukan mengenai ketidaklengkapan syarat pendidikan tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena terhalang oleh ketidakterpenuhan kedudukan hukum para penggugat.
Sebelumnya, para pemohon dalam persidangan telah membacakan sejumlah petitum yang sangat komprehensif. Mereka menuntut diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dengan alasan dianggap tidak memenuhi syarat pendidikan setingkat SMA sesuai ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Para pemohon juga mendesak agar seluruh keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, termasuk penetapan nomor urut, dibatalkan oleh majelis hakim.
Tidak hanya menuntut pembatalan keputusan KPU, dalam petitumnya, para pemohon bahkan meminta MK untuk memerintahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar menyelenggarakan sidang guna memilih kembali wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Permintaan tersebut merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan batasan waktu selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan dibacakan. Namun, seluruh tuntutan tersebut gugur seiring dengan ditolaknya permohonan secara keseluruhan oleh MK.
Majelis hakim dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti yang cukup kuat untuk mendukung klaim pemohon mengenai ijazah Gibran Rakabuming Raka. Dengan selesainya pembacaan putusan ini, maka sengketa hukum mengenai syarat pendidikan yang sempat menjadi sorotan publik dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap. MK tidak memberikan ruang bagi permohonan lanjutan terkait pokok perkara tersebut karena eksepsi mengenai kedudukan hukum telah dikabulkan oleh majelis hakim.
Secara prosedural, putusan ini telah final dan mengikat sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam sengketa hasil pemilihan umum. Pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan ini diharapkan mematuhi hasil putusan yang telah dibacakan di hadapan publik tersebut. Dengan demikian, status hukum Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden tidak berubah dan tetap sah secara konstitusional sesuai dengan hasil Pemilu 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU sebelumnya.
