Halorakyat.id — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pelantikan ini mendapat respons positif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang langsung menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Ganjar Pranowo menyampaikan apresiasinya atas amanat baru yang diemban oleh Budi Gunawan. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut berharap Budi Gunawan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam memberikan masukan dan pertimbangan strategis kepada kepala negara.
“Selamat bekerja,” ujar Ganjar Pranowo saat memberikan tanggapan kepada wartawan terkait pelantikan tersebut.
Secara terpisah, politikus PDIP Guntur Romli memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai status keanggotaan Budi Gunawan di dalam partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Guntur menegaskan bahwa penunjukan Budi Gunawan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dan tidak berkaitan dengan kepengurusan kepartaian.
“Bapak Budi Gunawan dipilih sebagai Wantimpres atas dasar prerogatif Presiden, kami menghormatinya. Tapi Bapak Budi Gunawan bukan anggota PDI Perjuangan, beliau tidak punya KTA,” tegas Guntur Romli.
Menurut Guntur, keputusan Presiden Prabowo memilih Budi Gunawan didasarkan pada rekam jejak, kompetensi, serta pengalaman panjang yang bersangkutan di berbagai institusi penting negara. Budi Gunawan dinilai memiliki kapasitas mumpuni di bidang keamanan, stabilitas politik, reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), hingga penegakan supremasi hukum nasional.
Guntur juga menegaskan bahwa masuknya Budi Gunawan ke dalam jajaran Wantimpres tidak mengubah arah politik PDIP di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Partai tersebut secara konsisten memilih berada di luar struktur pemerintahan guna menjaga jalannya sistem demokrasi yang sehat dan berimbang.
Keberadaan PDIP di luar kabinet dan lembaga formal pemerintahan bertujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan atau checks and balances. Hal ini dinilai penting agar roda pemerintahan tetap berjalan di jalur yang tepat dan senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan atau kelompok tertentu.
Pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden oleh Presiden Prabowo Subianto ini mencakup sejumlah nama besar yang sebelumnya juga pernah menduduki posisi menteri koordinator di era pemerintahan terdahulu. Sebanyak lima mantan menteri koordinator kini resmi bergabung ke dalam lembaga penasihat presiden tersebut untuk periode mendatang.
Adapun kelima mantan menko yang dilantik tersebut dipimpin oleh mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno yang ditunjuk menjabat sebagai Ketua merangkap Anggota Wantimpres. Sementara itu, posisi Wakil Ketua merangkap Anggota dijabat oleh mantan Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa.
Selain Pratikno, Hatta Rajasa, dan Budi Gunawan, Presiden Prabowo juga melantik dua nama senior lainnya ke dalam struktur Wantimpres. Mereka adalah mantan Menko Politik, Sosial, dan Keamanan (Polsoskam) Agum Gumelar serta mantan Menko Bidang Perekonomian Chairul Tanjung yang juga turut memperkuat formasi lembaga penasihat ini.
Dengan komposisi yang diisi oleh para tokoh berpengalaman di bidang pemerintahan, perekonomian, dan keamanan nasional, Wantimpres diharapkan mampu memberikan analisis serta rekomendasi kebijakan yang taktis dan komprehensif. Kehadiran para tokoh senior ini diproyeksikan dapat membantu menyukseskan program-program strategis yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan.
