Halorakyat.id — Sebagian massa yang terdiri dari rombongan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil berhasil menembus barikade penjagaan aparat keamanan untuk menggelar unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10) siang. Aksi yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ini menjadi unjuk rasa pertama yang berhasil mencapai titik tersebut setelah serangkaian upaya serupa sebelumnya kerap diadang oleh pihak kepolisian.
Di pinggiran kolam Bundaran HI, massa aksi terlihat membentangkan sejumlah spanduk bernada kritik, seperti bertuliskan ‘All Eyes on Karhutla’ serta ‘Prabowo-Gibran Gagal Total’. Sementara itu, sebagian massa lainnya dilaporkan masih tertahan beberapa ratus meter dari lokasi utama karena terhalang barisan aparat yang bersiaga di sepanjang jalur akses menuju pusat kota.
Situasi di lapangan sempat diwarnai ketegangan ketika sejumlah peserta aksi berupaya menerobos barikade petugas, namun segera dikejar oleh aparat yang berjaga di lokasi. Meski di tengah pengawasan ketat, kelompok pengunjuk rasa menegaskan bahwa kehadiran mereka murni untuk menyampaikan aspirasi dan bukan untuk menciptakan kerusuhan di ruang publik.
“Kami enggak mau bikin rusuh. Kami cuma gelisah dan ingin suara kami didengar,” tegas Rian, salah satu peserta aksi dari perguruan tinggi di Jawa Barat.
Aksi unjuk rasa ini diinisiasi oleh kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Komite Sadar, sebuah koalisi yang mencakup berbagai organisasi kampus besar seperti BEM Universitas Indonesia, BEM KM UPN Veteran Yogyakarta, Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, hingga BEM Universitas Diponegoro. Komite Sadar mengusung tema ‘Tepati atau Pergi’ dalam aksi yang disebut sebagai lanjutan dari demonstrasi pada 20 Oktober 2026 lalu.
Mahasiswa lainnya, Aqil, menjelaskan bahwa aksi ini dipicu oleh keprihatinan mendalam terhadap kondisi ekonomi dan sosial, termasuk mahalnya biaya pendidikan serta kenaikan harga kebutuhan pokok. Aqil juga menyoroti krisis kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang dinilai sudah mendesak untuk ditetapkan sebagai bencana nasional agar penanganannya lebih komprehensif.
Tuntutan utama yang dibawa oleh Komite Sadar mencakup lima poin krusial, mulai dari desakan penetapan bencana nasional hingga tuntutan penghentian program-program yang dianggap sarat kepentingan politik, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka berpendapat bahwa anggaran besar yang diserap oleh program tersebut seharusnya dialokasikan untuk sektor-sektor yang lebih berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat luas.
Dalam narasi perlawanan mereka, massa aksi menggunakan simbol tiga jari atau ‘three-finger salute’ yang populer melalui karya fiksi sebagai identitas perjuangan. Menurut BEM UI, simbol ini telah bertransformasi menjadi bahasa universal bagi gerakan sosial prodemokrasi di berbagai belahan dunia, melambangkan nilai kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang mereka tuntut untuk dipulihkan dalam tata kelola negara.
Selain di Jakarta, gelombang aksi serupa juga direncanakan berlangsung di berbagai titik di Yogyakarta, termasuk area gedung DPRD dan kawasan Nol Kilometer. Pihak penyelenggara di daerah bahkan mengimbau para peserta untuk melepas jaket almamater agar pesan perjuangan tidak dianggap terbatas pada kalangan mahasiswa saja, melainkan milik seluruh elemen masyarakat yang merasakan keresahan serupa.
Di sisi lain, pihak kepolisian mengerahkan total 14.324 personel gabungan TNI-Polri untuk mengamankan jalannya kegiatan masyarakat di berbagai titik strategis di Jakarta, termasuk Medan Merdeka Selatan dan gedung parlemen. Pihak pemerintah melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda Nainggolan, menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tetap terbuka terhadap masukan dari masyarakat yang disampaikan melalui ruang-ruang demokrasi seperti aksi unjuk rasa ini.
