Halorakyat.id — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi menggelar Operasi Patuh serentak yang berlangsung mulai 26 Oktober hingga 8 November. Langkah penertiban berskala nasional ini diluncurkan guna mengedukasi para pengguna jalan sekaligus menindak berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas demi menekan angka kecelakaan di jalan raya.
Kepala Korlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin menyampaikan bahwa fokus utama pelaksanaan Operasi Patuh kali ini tidak semata-mata berorientasi pada tingginya angka penindakan atau jumlah surat tilang yang dikeluarkan. Kepolisian lebih memprioritaskan upaya persuasif, edukatif, dan humanis demi membentuk budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan di tengah masyarakat.
“Kita tidak mengukur keberhasilan dari besarnya jumlah penindakan, tetapi dari perubahan perilaku masyarakat yang semakin tertib dan patuh terhadap aturan lalu lintas,” tegas Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, strategi penegakan hukum diselaraskan dengan sosialisasi keselamatan berkendara, edukasi safety riding dan safety driving, serta pemberian teguran simpatik. Kendati demikian, penindakan tegas berbasis teknologi penilangan elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tetap dijadikan sarana utama penertiban.
Berdasarkan informasi resmi Korlantas Polri, terdapat sedikitnya 11 jenis pelanggaran prioritas yang dipantau secara intensif oleh kamera ETLE. Pengendara yang kedapatan tidak menggunakan sabuk pengaman, tidak memakai helm berstandar SNI, serta mengoperasikan telepon seluler saat mengemudi menjadi target utama penindakan di jalan.
Selain itu, kamera pengawas otomatis juga membidik bentuk pelanggaran lain seperti menerobos lampu merah, melanggar marka jalan, melawan arus lalu lintas, melampaui batas kecepatan maksimal, hingga berboncengan lebih dari satu orang pada sepeda motor. Pengendara yang nekat menerobos jalur khusus busway, memarkir kendaraan di trotoar, atau menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak sesuai aturan resmi turut ditindak.
Di samping mengandalkan penindakan secara elektronik melalui sistem ETLE, kepolisian di sejumlah daerah juga menerapkan skema tilang manual secara terukur. Salah satunya diterapkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam Operasi Patuh Semeru, di mana penerapan sanksi tilang manual kembali diberlakukan pada pekan kedua pelaksanaan operasi.
Guna memastikan seluruh proses penindakan hukum berjalan secara proporsional dan terhindar dari praktik penyalahgunaan wewenang, Korlantas Polri melengkapi setiap kegiatan penilangan di lapangan dengan pengawasan internal secara ketat. Setiap personel kepolisian yang bertugas melakukan penindakan wajib didampingi oleh anggota Provos.
Kehadiran personel pengawasan internal tersebut diharapkan mampu menjaga tingkat profesionalisme seluruh anggota kepolisian yang bertugas di lapangan. Melalui pengawasan berlapis dan pendekatan yang humanis, jajaran kepolisian berharap Operasi Patuh dapat menumbuhkan kesadaran mandiri bagi seluruh pengguna jalan untuk senantiasa mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.
