Halorakyat.id — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10/2026) siang. Aksi demonstrasi yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB tersebut membawa lima poin tuntutan nasional yang menyoroti persoalan lingkungan, pengelolaan anggaran negara, biaya pendidikan, penegakan hukum, hingga jaminan hak asasi manusia.
Demonstrasi yang dipusatkan di jantung ibu kota ini bertepatan dengan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, sekaligus menjadi ajang penyampaian evaluasi publik terhadap dua tahun jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. BEM UI menilai sejumlah komitmen strategis pemerintah, terutama pemenuhan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang merata, belum dirasakan optimal oleh masyarakat luas.
Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namora Siahaan, mengonfirmasi bahwa konsentrasi massa unjuk rasa pada hari ini sengaja diarahkan secara terpusat di kawasan Bundaran HI tanpa melakukan konvoi terpisah di titik-titik lain. Pengaturan titik kumpul terpusat tersebut dirancang agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara tertib, terarah, dan memberikan ruang bagi masyarakat umum untuk ikut serta mengutarakan kegelisahannya.
Para mahasiswa dari Universitas Indonesia diberangkatkan secara terorganisasi melalui basis fakultas masing-masing menuju lokasi demonstrasi. Para peserta aksi tidak menggunakan moda transportasi umum sewaan seperti Kopaja, melainkan bergerak mandiri dan langsung memusatkan kedatangan di area Bundaran HI sejak siang hari.
Rancangan aksi dan substansi tuntutan yang dibawa hari ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan konsolidasi gerakan bertajuk #IndonesiaSadar yang digelar di Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa) UI, Depok, Jawa Barat, pada Senin (26/10/2026) malam. Tuntutan yang disuarakan memiliki kesinambungan dengan pokok aspirasi yang sebelumnya juga diangkat dalam aksi serupa pada 20 Oktober 2026.
Pada poin tuntutan pertama di sektor lingkungan hidup, massa aksi mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional terhadap rentetan bencana ekologis yang melanda berbagai penjuru tanah air. BEM UI memandang perhatian pemerintah terhadap krisis ekologi masih sangat minim dan lamban, padahal dampaknya telah merugikan kehidupan warga secara langsung.
Desakan penetapan bencana nasional tersebut tidak hanya ditujukan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang rutin terulang di wilayah Kalimantan, tetapi juga mencakup berbagai krisis ekologis yang terjadi di Sumatera, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Papua. Mahasiswa menilai parameter regulasi perundang-undangan untuk penetapan status kedaruratan nasional sudah terpenuhi dan memiliki kepastian manfaat bagi percepatan pemulihan korban.
“Kami tidak mengerti alasan kenapa pemerintah tidak kunjung mau menetapkan sebagai status bencana nasional. Parameter hukum sudah jelas, benefit-nya sudah jelas, tapi mungkin pemerintah dengan egonya itu masih menolak untuk mengakui,” tegas Namora Siahaan saat konsolidasi aksi.
Tuntutan kedua menyoroti tata kelola perekonomian negara, di mana BEM UI menuntut agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan secara murni untuk kepentingan mendasar rakyat banyak. Mahasiswa menyerukan penghentian kebijakan anggaran yang dinilai boros dan semata-mata mengedepankan program populis demi kepentingan politik kekuasaan.
Secara khusus, perwakilan mahasiswa menyoroti kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) serta program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai contoh alokasi anggaran yang patut dikritisi secara ketat. Perencanaan kedua program tersebut dinilai menyimpan kerentanan tata kelola serta potensi penyimpangan anggaran yang besar sejak tahapan perencanaannya.
Adapun tuntutan ketiga menyasar sektor pendidikan dan pemenuhan layanan dasar masyarakat. BEM UI mendesak adanya penurunan biaya pendidikan tinggi serta penjaminan kemudahan akses layanan dasar pendidikan secara merata bagi seluruh anak bangsa, mengingat tingginya biaya perkuliahan saat ini terus menjadi beban berat bagi keluarga ekonomi menengah ke bawah.
Pada tuntutan keempat mengenai reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, massa menuntut penghentian praktik penyalahgunaan instrumen hukum demi kepentingan pelestarian kekuasaan. BEM UI menyoroti munculnya gejala autocratic legalism atau pembentukan produk legislasi yang cenderung melegitimasi kepentingan penguasa, seperti yang disorot pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang TNI, serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), di samping mandeknya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sementara itu, tuntutan kelima berfokus pada perlindungan hak asasi manusia dan pemeliharaan ruang demokrasi sipil di Indonesia. BEM UI mendesak aparat penegak hukum dan institusi pemerintah agar menjamin kebebasan berpendapat, menyudahi kriminalisasi aktivis maupun warga pengkritik, serta membebaskan individu yang dikategorikan sebagai tahanan politik. Mereka juga mengingatkan bahaya keterlibatan aparat bersenjata atau militerisasi yang kian merambah ruang-ruang kehidupan sipil di pedesaan maupun perkotaan.
Aksi di Bundaran HI ini dirancang sebagai wadah bersuara yang inklusif dan tidak eksklusif bagi kalangan mahasiswa semata. BEM UI secara terbuka mengajak berbagai unsur masyarakat sipil, seperti kaum buruh, petani, kaum profesional, ibu rumah tangga, hingga kelompok pencari kerja untuk bergabung menyuarakan persoalan hidup sehari-hari tanpa adanya pemusatan figur tertentu.
Sejumlah perwakilan badan eksekutif mahasiswa dari perguruan tinggi di luar Jakarta turut bergabung dalam barisan unjuk rasa tersebut. Delegasi kampus yang hadir di antaranya berasal dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas Negeri Semarang (Unnes).
Guna mengantisipasi respons birokrasi yang kerap hanya memberikan tanggapan normatif tanpa realisasi nyata, aliansi mahasiswa juga telah menyiapkan skema tindak lanjut pasca-unjuk rasa. BEM UI menegaskan kesiapannya untuk mengeskalasi gerakan ke tahap pembangkangan sipil atau civil disobedience apabila tuntutan publik terkait pembenahan tata kelola negara tersebut terus diabaikan.
