Halorakyat.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Anggaran kedaruratan yang diduga disalahgunakan tersebut semestinya dialokasikan untuk membiayai penanggulangan serangkaian bencana alam skala besar di berbagai penjuru tanah air.
Berdasarkan temuan awal lembaga antirasuah, alokasi dana darurat tersebut diperuntukkan bagi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan dan Papua. Selain itu, anggaran tersebut juga disiapkan untuk percepatan penanganan gempa bumi berkekuatan besar di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta pemulihan pascabencana banjir yang melanda Aceh dan daratan Sumatera.
Merespons pengusutan kasus tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah memilih bersikap proporsional dan tidak ingin memberikan penilaian substantif yang mendahului putusan peradilan resmi.
“Pemerintah tidak ingin memberikan penilaian apapun karena Pemerintah wajib menghormati asas praduga tidak bersalah yang merupakan bagian dari HAM universal. Pengakuan tersebut juga diatur dalam UU HAM, UU Kekuasaan Kehakiman, dan KUHAP Baru,” tegas Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra.
Yusril memaparkan bahwa ketentuan perundang-undangan di Indonesia secara tegas melarang aparat penegak hukum memperlakukan seorang tersangka seolah-olah sudah dipastikan bersalah sebelum perkara diuji di meja hijau. Kepastian hukum mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan pidana seseorang sepenuhnya berada di bawah wewenang majelis hakim melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Kumham Imipas juga mengingatkan insan pers dan media massa agar senantiasa menjaga profesionalisme jurnalistik. Media diharapkan tidak ikut membangun opini sepihak yang dapat menggiring persepsi masyarakat, baik yang mendiskreditkan pihak tertentu seolah-olah telah bersalah maupun narasi yang prematur menyimpulkan seseorang bebas dari kesalahan.
Meski menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap hak asasi dan asas hukum, Yusril memastikan pihak eksekutif sepenuhnya mendukung langkah KPK dalam menegakkan hukum tanpa adanya intervensi dari kekuasaan manapun.
“Pemerintah mempersilakan dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melaksanakan tugasnya melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus-kasus dugaan korupsi. Pemerintah tidak ingin mempengaruhi, apalagi mengintervensi tugas-tugas KPK. Pemerintah mendukung dan menghormati independensi KPK dalam menjalankan tugasnya,” ujar Yusril Ihza Mahendra.
Sebelumnya, Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein memberikan penjelasan rinci mengenai tata kelola dan mekanisme pengeluaran anggaran Dana Siap Pakai di lingkungan BNPB. Ia menerangkan bahwa pencairan dana penanggulangan bencana tersebut pada prinsipnya memang dirancang bersifat fleksibel guna merespons situasi krisis di lapangan secara tepat waktu.
Kendati memiliki fleksibilitas pencairan yang tinggi, penggunaan pos anggaran tersebut tetap terikat pada regulasi ketat. Taufik menegaskan bahwa pencairan DSP wajib memenuhi salah satu dari empat syarat pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan BNPB Nomor Tahun 2020.
Kriteria pertama yang menjadi dasar hukum pencairan dana adalah adanya penetapan status keadaan darurat bencana secara resmi oleh pejabat berwenang, mulai dari tingkat bupati, wali kota, gubernur, hingga keputusan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Kriteria kedua mengharuskan adanya penetapan status keadaan tertentu pada wilayah yang bersangkutan.
Adapun kriteria ketiga merujuk pada adanya pertimbangan risiko bencana berdampak luas yang secara sah ditetapkan oleh Kepala BNPB. Sementara itu, parameter keempat yang melegitimasi penggunaan anggaran kedaruratan tersebut adalah kebutuhan mendesak untuk pengiriman bantuan kemanusiaan ke luar negeri.
KPK menyoroti bahwa alokasi DSP yang diduga diselewengkan justru berada pada titik-titik krusial penanganan bencana nasional. Dana yang semestinya dikerahkan untuk operasi darurat karhutla di Kalimantan dan Papua, bantuan kemanusiaan gempa NTT, serta rehabilitasi korban banjir di Aceh dan Sumatera kini menjadi objek penyidikan mendalam guna memastikan akuntabilitas keuangan negara.
