Halorakyat.id — Kementerian Haji dan Umrah secara tegas menyatakan perang terbuka terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan agama sebagai komoditas penipuan atau yang dijuluki sebagai bandit agama. Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Selasa malam (10/11), demi melindungi masyarakat luas dari berbagai jeratan kecurangan perjalanan ibadah ke Tanah Suci.
Dahnil menjelaskan bahwa sebutan bandit agama disematkan kepada para pelaku yang secara sadar memperdaya calon jemaah haji maupun umrah. Para pelaku dinilai kerap memanfaatkan keluguan masyarakat serta kesucian simbol-simbol keagamaan demi mengeruk keuntungan materi yang berlimpah secara melawan hukum.
“Kami menggunakan istilah lawan bandit agama karena mereka-mereka ini adalah orang-orang yang menggunakan agama sebagai komoditas. Pelakunya kami labeli dengan bandit agama. Kami akan lawan,” tegas Dahnil.
Jejaring pelaku penipuan perjalanan ibadah ini diakui Dahnil berpotensi melibatkan berbagai pihak yang beroperasi secara terorganisasi. Bahkan, pemerintah tidak menutup mata atas kemungkinan adanya keterlibatan oknum aparatur sipil di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah sendiri, baik pada jajaran kantor pusat maupun tingkat daerah.
Indikasi keterlibatan oknum internal tersebut akan ditelusuri secara menyeluruh agar sistem pelayanan ibadah keagamaan dapat dibersihkan secara tuntas. Kementerian berkomitmen untuk tidak memberikan ruang toleransi bagi siapa pun yang terbukti mencederai amanah publik serta menodai citra institusi keagamaan.
Langkah tegas ini dinilai sangat mendesak mengingat laporan serta aduan mengenai kecurangan ibadah haji dan umrah terus mengalir hampir setiap hari. Tingginya intensitas laporan tersebut mengindikasikan bahwa modus penipuan berkedok ibadah masih terus membayangi masyarakat di berbagai pelosok tanah air.
Kondisi ini kian memprihatinkan lantaran sekitar 70 persen korban penipuan tercatat merupakan masyarakat desa atau perkampungan yang tergolong rentan secara ekonomi. Sebagian besar dari para korban telah mengumpulkan uang tabungan selama bertahun-tahun sebelum akhirnya terpedaya oleh janji palsu keberangkatan.
Guna mengatasi persoalan ini, pemerintah memperkuat lini pengawasan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kolaborasi pengawasan dan penegakan hukum ini diarahkan untuk memastikan seluruh rantai penyelenggaraan haji dan umrah steril dari praktik kotor serta penyalahgunaan wewenang.
Upaya terpadu tersebut diharapkan mampu menghentikan laju pelanggaran hukum sekaligus menghadirkan perlindungan nyata bagi calon jemaah dari ancaman manipulasi. Pemerintah memastikan perangkat regulasi dan penindakan akan difungsikan secara optimal demi memutus rantai aksi para pelaku kejahatan keagamaan.
Peringatan keras turut ditujukan kepada seluruh entitas penyelenggara, mulai dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), hingga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Mereka diminta untuk menjalankan operasional secara bertanggung jawab dan mematuhi koridor aturan yang berlaku.
“Saya mengingatkan PPIU, PIHK, KBIHU, dan pihak-pihak lainnya, jika masih menjadikan agama sebagai komoditas untuk menipu atau mengambil keuntungan dengan merugikan jemaah, berarti Anda adalah bandit agama. Ini yang harus dihentikan,” ujar Dahnil.
Pemerintah berharap ketegasan sikap ini menjadi sinyal peringatan bagi seluruh pihak yang mencoba mengambil keuntungan di atas kerugian jemaah. Sinergi antara kementerian dan aparat penegak hukum akan terus diperketat agar hak-hak masyarakat dalam menjalankan ibadah haji dan umrah dapat terlindungi secara maksimal.
