Halorakyat.id — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara tegas menyatakan bahwa proses hukum terhadap para pekerja proyek yang melakukan penyerangan kepada anggota Satpol PP di kawasan Kolam Renang Bulungan, Jakarta Selatan, harus tetap berjalan. Insiden kekerasan tersebut mengakibatkan seorang petugas Satpol PP mengalami luka serius hingga harus mendapatkan enam jahitan setelah mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Kelurahan Selong.
Peristiwa ini bermula ketika petugas gabungan dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan operasi penertiban parkir liar serta pedagang kaki lima di trotoar kawasan tersebut. Situasi di lapangan mendadak memanas setelah petugas Dishub memberikan tindakan tegas kepada kendaraan yang parkir sembarangan dengan mencabut pentil ban. Tindakan penegakan aturan tersebut diduga memicu kemarahan sejumlah pekerja proyek yang berada di lokasi hingga berujung pada provokasi dan bentrokan fisik.
Pramono Anung menekankan bahwa tindakan premanisme terhadap aparat yang sedang menjalankan tugas negara tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Ia telah menginstruksikan Kepala Dinas Satpol PP untuk mengusut tuntas insiden tersebut agar memberikan efek jera serta menjamin keamanan bagi petugas di lapangan saat menjalankan tugas ketertiban umum.
“Tadi malam pun saya bilang bahwa kita nggak boleh kalah dengan premanisme yang dilakukan oleh siapa pun. Karena itu mereka sedang menjalankan tugas, maka saya minta untuk ditegakkan aturan main,” tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Meskipun pihak manajemen proyek dikabarkan telah menemui perwakilan Kecamatan Kebayoran Baru untuk menyampaikan permohonan maaf dan menawarkan penyelesaian secara kekeluargaan, Gubernur tetap bersikukuh agar jalur hukum tetap ditempuh. Menurutnya, tindakan pengejaran dan intimidasi yang dilakukan para pekerja proyek kepada petugas merupakan pelanggaran serius yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum di pengadilan.
Lebih lanjut, Pramono meluruskan bahwa penertiban yang dilakukan saat itu murni berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mengembalikan fungsi trotoar dan ketertiban umum dari parkir liar. Ia membantah isu yang beredar bahwa operasi tersebut menyasar pedagang perempuan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap membuka ruang komunikasi yang baik, namun penegakan hukum atas dugaan kekerasan terhadap petugas tetap menjadi prioritas utama sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga wibawa aparat di lapangan.
Hingga saat ini, pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memantau perkembangan kasus tersebut. Pramono juga telah meminta keterangan dari Kepala Dinas Satpol PP terkait detail kronologi di lapangan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur penindakan telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan agar insiden serupa tidak terulang kembali di masa depan saat petugas menjalankan tugas pengawasan ketertiban kota.
