Halorakyat.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa (13/10/2026). Dalam operasi tersebut, petugas KPK mengamankan 14 orang, termasuk Sekretaris Utama (Sestama) BNPB berinisial Rustian. Penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai untuk keperluan kebencanaan.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan pendalaman intensif terkait temuan tersebut. Penyelidikan difokuskan pada penggunaan dana yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan darurat bencana, namun diduga diselewengkan melalui mekanisme pengadaan yang tidak sesuai prosedur hukum. Pihak lembaga antirasuah berkomitmen untuk menuntaskan penyidikan ini secara transparan kepada publik.
“Ini masih kami akan dalami, bahwa kegiatan penyelidikan ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai ya untuk kebencanaan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Selain mengamankan sejumlah oknum, tim penyidik KPK juga berhasil menyita sejumlah barang bukti yang ditemukan di lapangan. Barang bukti tersebut mencakup uang tunai dalam jumlah tertentu serta logam mulia berupa emas. Saat ini, seluruh pihak yang terjaring operasi tersebut masih berstatus sebagai terperiksa di kantor KPK. Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk melakukan pemeriksaan sebelum menentukan status hukum para pihak yang terlibat.
Menanggapi peristiwa penangkapan ini, pihak BNPB menyatakan sikap untuk menghormati seluruh proses hukum yang sedang dijalankan oleh lembaga antirasuah. Juru bicara BNPB, Berton Padjaitan, menegaskan bahwa lembaganya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pihak manajemen BNPB juga memastikan tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun terhadap proses penyidikan yang sedang berlangsung.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pemberantasan korupsi, BNPB menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung. Pihak lembaga akan memberikan dukungan penuh berupa penyediaan data serta akses informasi yang diperlukan oleh tim penyidik KPK. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa seluruh prosedur hukum berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Hingga saat ini, KPK belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai jenis bencana spesifik maupun nilai total kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus tersebut. Detail mengenai modus operandi, aliran dana, serta keterlibatan pihak lain rencananya akan disampaikan melalui konferensi pers resmi setelah masa pemeriksaan awal berakhir. Publik kini menanti hasil pengembangan kasus ini mengingat dana siap pakai merupakan instrumen vital dalam penanganan krisis kemanusiaan di berbagai daerah.
