Halorakyat.id — Kasi Intel Gartap 1 Jakarta, Letkol Inf Arman Jab, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan rumah dinas yang dijadikan markas operasional judi online. Lokasi rumah tersebut berada di Kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur, yang sebelumnya digerebek oleh pihak TNI AD pada awal Oktober lalu. Saat ini, proses hukum terhadap perwira menengah tersebut masih terus berlangsung di bawah penanganan Pomdam Jaya.
Danpomdam Jaya/Jayakarta, Kolonel Cpm Unggul Wahyudi, mengonfirmasi bahwa status hukum Arman telah ditingkatkan menjadi tersangka. Selain menjalani proses pemeriksaan intensif, tersangka juga telah resmi dilakukan penahanan di Pomdam Jaya untuk mempermudah jalannya penyidikan. Pelanggaran yang disangkakan kepada Arman berkaitan erat dengan tindakan penyalahgunaan wewenang atas fasilitas negara berupa rumah dinas.
“Sudah tersangka, sekarang masih dalam proses,” ujar Danpomdam Jaya/Jayakarta, Kolonel Cpm Unggul Wahyudi.
Kasus ini mencuat setelah pihak TNI AD mengungkap adanya praktik pengoperasian sistem judi daring di sebuah rumah di Kompleks KPAD Cijantung pada Minggu, 4 Oktober. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan sejumlah perangkat komputer yang tersebar di beberapa ruangan, yang diduga kuat digunakan untuk menjalankan sistem perjudian tersebut. Temuan ini menjadi bukti kuat dalam pengembangan kasus yang melibatkan oknum anggota TNI tersebut.
Selain mengamankan tersangka utama, petugas juga menindak 11 orang warga sipil yang berada di lokasi kejadian, terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan. Mereka kemudian dibawa ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sejumlah barang bukti berhasil disita oleh pihak berwenang, meliputi 32 unit komputer, 14 telepon seluler, serta sembilan kartu tanda penduduk milik individu yang terlibat di lokasi.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, menegaskan bahwa institusi TNI berkomitmen untuk menindak tegas setiap prajurit yang terlibat dalam praktik judi online. Ia memastikan bahwa sanksi akan diberikan sesuai dengan tingkatan pelanggaran hukum yang dilakukan, sejalan dengan proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh prajurit untuk tidak menyalahgunakan fasilitas kedinasan demi aktivitas ilegal yang melanggar aturan hukum maupun disiplin militer.
