Halorakyat.id — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir, yang akrab disapa Tata, secara tegas menyatakan bahwa rakyat Indonesia merupakan pihak yang pertama kali merasakan dampak buruk dari bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, yang berlangsung di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, pada Selasa (27/10/2026) sore.
Dalam sesi pernyataan pers bersama, Tata menekankan bahwa posisi Indonesia dalam isu ini sangat jelas, yakni mengutamakan perlindungan terhadap warga negaranya sendiri yang berada di garda terdepan wilayah terdampak. Menurutnya, isu kabut asap ini bukan sekadar masalah lingkungan lintas batas, melainkan masalah kemanusiaan serius yang menimpa langsung masyarakat di berbagai daerah di Indonesia sebelum sampai ke negara tetangga.
“Izinkan saya menegaskan hal ini. Korban pertama dari kebakaran ini adalah rakyat Indonesia sendiri,” ujar Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir.
Tata menjelaskan lebih lanjut bahwa mereka yang paling terdampak adalah para petani yang menggantungkan hidupnya pada lahan, serta anak-anak dan keluarga di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kelompok rentan ini telah menghirup kabut asap pekat jauh sebelum partikel asap tersebut bergerak melewati perbatasan menuju wilayah negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia.
Pemerintah Indonesia, di bawah instruksi langsung Presiden Prabowo, telah menetapkan penanganan kebakaran hutan dan lahan ini sebagai prioritas nasional yang paling mendesak. Menlu Tata menyampaikan pesan tersebut kepada Menlu Vivian guna memberikan gambaran mengenai keseriusan Jakarta dalam menangani krisis yang terjadi secara intensif dan menyeluruh di seluruh titik api yang terdeteksi.
Instruksi presiden mencakup langkah-langkah untuk mengintensifkan koordinasi antarlembaga, meningkatkan respons nasional, serta mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia di tingkat pusat maupun daerah. Fokus utama saat ini adalah melakukan pemadaman secepat mungkin guna meminimalisir sebaran asap yang terus mengganggu aktivitas masyarakat dan kesehatan publik di wilayah-wilayah prioritas.
Terkait teknis pemadaman di lapangan, Tata membeberkan bahwa pemerintah telah mengerahkan berbagai metode canggih, mulai dari pengeboman air (water bombing) menggunakan helikopter, penggunaan es kering untuk merangsang awan, hingga teknik modifikasi cuaca lainnya. Langkah-langkah teknologi ini diambil untuk mempercepat proses pemadaman di lahan gambut yang seringkali sulit dijangkau melalui jalur darat.
Meskipun teknologi dikerahkan secara maksimal, Menlu Tata mengakui bahwa faktor alam memegang peranan yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan operasi di lapangan. Tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah fenomena iklim El Nino yang sangat parah, yang mengakibatkan kondisi cuaca menjadi sangat kering dan mempercepat penyebaran titik api di berbagai wilayah hutan dan perkebunan.
Untuk memperkuat upaya pemadaman darat, pemerintah Indonesia telah memobilisasi sekitar 71.000 personel gabungan dari berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, dan Manggala Agni. Selain itu, terdapat 51 unit armada udara yang telah beroperasi di provinsi-provinsi prioritas, dengan tambahan personel dan armada yang saat ini sedang disiapkan untuk dikirim ke lokasi kebakaran jika situasi memburuk.
“Namun ketahuilah, ketika kami melindungi rakyat kami sendiri, kami juga sekaligus melindungi tetangga dan kawasan kita,” tegas Arrmanatha Nasir.
Indonesia menyatakan sangat memahami kekhawatiran yang dirasakan oleh negara-negara tetangga terkait dampak kabut asap lintas batas ini. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberikan apresiasi atas tawaran bantuan yang datang dari negara sahabat dan siap mempertimbangkan tawaran tersebut berdasarkan evaluasi kebutuhan riil yang dilaporkan oleh otoritas terkait di lapangan sesuai kondisi terkini.
Di akhir keterangannya, Tata menegaskan komitmen Indonesia untuk terus bekerja sama melalui saluran diplomatik regional yang sudah ada, khususnya di bawah kerangka Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution). Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antarnegara di kawasan Asia Tenggara dalam menghadapi tantangan iklim yang semakin kompleks dan ekstrem di masa depan.
Langkah-langkah diplomasi dan teknis yang diambil pemerintah Indonesia ini menunjukkan upaya maksimal dalam menjaga stabilitas lingkungan di kawasan. Dengan pengerahan puluhan ribu personel dan teknologi modifikasi cuaca, Indonesia berupaya memastikan bahwa hak warga negara untuk mendapatkan udara bersih dapat segera terpenuhi kembali sembari menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga di ASEAN.
