Halorakyat.id — Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan rencana penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan mulai direalisasikan pada tahun 2026 ini. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Ferry di sela-sela kegiatannya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Pemerintah telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan terkait skema pembayaran gaji aparatur sipil negara melalui koperasi. Menurut Ferry, pihak Kementerian Keuangan telah memberikan persetujuan atas rencana tersebut dan bahkan sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk mendukung mekanisme pembayarannya.
“Mulai sekarang kok, mulai diajukan ke Kementerian Keuangan dan akan siap dibayarkan,” tegas Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis Kementerian Koperasi untuk memperluas cakupan layanan KDKMP, khususnya dalam sektor keuangan dan layanan publik. Ke depan, setiap unit KDKMP akan diintegrasikan dengan berbagai mitra penyedia layanan perbankan maupun jasa keuangan lainnya, seperti PT Pos Indonesia dan BRIlink, untuk memastikan aksesibilitas bagi para pegawai negeri dan pensiunan.
Rencana penyaluran gaji melalui koperasi ini sebelumnya telah disosialisasikan oleh Ferry dalam Diskusi Publik Pra Kongres Nasional Serikat Pekerja ke-42 di Jakarta pada awal Oktober 2026. Ia menekankan pentingnya peran koperasi sebagai unit layanan jasa yang dapat diandalkan oleh para abdi negara dalam mendapatkan hak gaji serta dana pensiun mereka.
Meskipun menuai berbagai tanggapan di masyarakat, pihak kementerian memastikan bahwa kebijakan ini tidak bertujuan untuk menggeser peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang selama ini menjadi mitra penyalur gaji utama. Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, memberikan klarifikasi bahwa KDKMP hanya akan menjadi salah satu alternatif pilihan bagi para ASN dalam menerima pembayaran gaji.
Ahmad menambahkan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah membangun ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan sehat. Dengan adanya berbagai opsi penyaluran, diharapkan semua pihak dapat tumbuh bersama dan mampu memberikan standar pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi para pegawai negeri yang tersebar di berbagai pelosok daerah.
Sementara itu, pemerintah juga tengah menyiapkan program energi alternatif sebagai langkah efisiensi anggaran subsidi negara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan implementasi penggunaan gas alam terkompresi atau compressed natural gas (CNG) berukuran 3 kilogram dapat diterapkan secara nasional pada tahun 2027 mendatang.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa saat ini program tersebut masih dalam tahap evaluasi setelah melalui uji coba selama satu bulan. Evaluasi mencakup seluruh alur distribusi hingga kelanjutan skema bisnis yang akan diterapkan sebelum program ini diwajibkan kepada masyarakat luas.
Sebagai persiapan teknis, pemerintah telah melakukan pengadaan kontrak tabung CNG 3 kilogram sebanyak 100.000 unit dari produsen di China. Program ini diyakini mampu memberikan penghematan biaya energi hingga 30 hingga 40 persen bagi masyarakat, sekaligus membantu pemerintah dalam menekan beban subsidi LPG yang selama ini sangat bergantung pada impor.
Pemerintah berkomitmen untuk melakukan sosialisasi dan pengumuman resmi kepada publik sebelum kebijakan penggunaan CNG 3 kilogram ini benar-benar diwajibkan. Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan energi serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik untuk mengurangi ketergantungan pada LPG bersubsidi di masa depan.
