Halorakyat.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di ruangan mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) bencana. Penggeledahan ini dilakukan selama dua hari berturut-turut, yakni pada 14 dan 15 Oktober 2026, sehari setelah tim penyidik KPK melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus tersebut.
Plt Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa penggeledahan tidak hanya menyasar ruangan mantan Kepala BNPB. Tim penyidik juga menelusuri beberapa kantor di kedeputian, serta kantor-kantor yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, termasuk ruangan GSP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Keterangan ini disampaikan Taufik dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (16/10/2026).
Meskipun demikian, Taufik belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai ruangan lain yang turut digeledah maupun barang bukti apa saja yang berhasil disita dari ruangan Suharyanto. Informasi tersebut, menurutnya, akan disampaikan pada waktu yang tepat setelah proses penyidikan berjalan lebih jauh dan detail pengumpulan bukti rampung dikumpulkan oleh tim penyidik.
Kasus ini mencuat setelah KPK menetapkan Bima Setiawan, yang merupakan Tenaga Ahli sekaligus adik dari mantan Kepala BNPB Suharyanto, sebagai tersangka utama. Bima diduga kuat terlibat dalam praktik pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB yang menggunakan alokasi dana siap pakai untuk penanganan bencana.
Achmad Taufik Husein menerangkan bahwa Dana Siap Pakai (DSP) adalah anggaran yang dicadangkan oleh pemerintah khusus untuk digunakan dalam situasi darurat bencana. Meskipun bersifat fleksibel, pencairan DSP harus memenuhi salah satu dari empat kriteria utama yang telah ditetapkan. Kriteria pertama adalah adanya penetapan status keadaan darurat, yang menjadi syarat fundamental untuk pencairan dana.
“Pertama itu adanya penetapan status keadaan darurat, ini kriteria pertama ketika DSP akan dicairkan,” ujar Taufik.
Adapun kriteria kedua adalah penetapan Status Keadaan Tertentu, sementara yang ketiga adalah adanya pertimbangan risiko bencana yang berdampak luas, yang penetapannya dilakukan oleh Kepala BNPB. Kriteria keempat atau terakhir adalah adanya kebutuhan mendesak untuk bantuan kemanusiaan ke luar negeri, yang juga memerlukan penggunaan dana darurat ini. Dana siap pakai ini telah terbukti vital dan digunakan untuk menanggulangi berbagai bencana besar di Tanah Air, mulai dari penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga penanganan banjir di Aceh dan Sumatera.
KPK menduga adanya konflik kepentingan dan indikasi suap dalam pengelolaan DSP ini. Penyidikan kasus ini dibagi menjadi dua klaster. Bima Setiawan sendiri ditetapkan sebagai tersangka dalam klaster pertama, yang berfokus pada konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa yang berlangsung sepanjang periode 2024 hingga 2026. Modusnya, sejumlah penyedia atau vendor yang dipilih melalui metode penunjukan langsung dalam rencana kerja kolaboratif (RKK) diduga kuat terafiliasi dengan Bima selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB dan juga adik dari mantan Kepala BNPB. Total nilai pengadaan yang diduga melibatkan afiliasi ini diperkirakan mencapai lebih kurang Rp 148 miliar.
Lebih jauh, KPK menemukan indikasi bahwa dana yang mengalir ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Bima tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Salah satu bentuk pemanfaatan dana tersebut adalah pembelian saham PT MDLA (PT Medela Potentia) oleh PT AVE (Alfa Veritas Energizer). Kepemilikan saham oleh PT AVE dilaporkan mencapai 150,4 juta lembar atau setara dengan 1,07% dari total saham. Dengan nilai saham per tanggal 13 Oktober 2026 sebesar Rp 206 per lembar, total nilai transaksi pembelian saham ini mencapai sekitar Rp 30,98 miliar.
Akibat perbuatannya, Bima Setiawan kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum dan dijerat dengan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain Bima, KPK juga telah menetapkan empat tersangka lain yang terlibat dalam kasus ini, yang masuk dalam klaster kedua penyidikan. Penyelidikan masih terus berjalan untuk mengungkap peran dan modus operandi para tersangka lainnya serta jaringan korupsi yang lebih luas.
