Halorakyat.id — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menetapkan Inspektur Jenderal (Irjen) Slamet Uliandi sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh politik nasional. Penetapan status hukum tersebut diumumkan langsung oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri dalam konferensi pers resmi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/11/2026).
Penetapan perwira tinggi bintang dua tersebut dilakukan setelah tim penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri melakukan gelar perkara mendalam dan menemukan alat bukti yang cukup mengenai keterlibatan Irjen Slamet Uliandi. Dengan penetapan ini, Slamet Uliandi menjadi tersangka keempat dalam jaringan penyadapan ilegal yang menyasar kepala negara dan sejumlah figur penting di tanah air.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menjelaskan bahwa Irjen Slamet Uliandi memiliki peran vital dalam struktur operasional kegiatan penyadapan tersebut. Slamet diketahui menjabat sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri, sebuah posisi yang didudukinya setelah sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Bareskrim Polri sepanjang kurun waktu 2010 hingga 2019.
Dalam konstruksi perkara yang dibeberkan kepolisian, Irjen Slamet Uliandi bertindak sebagai pihak pemberi izin utama bagi tersangka lainnya dalam menjalankan aktivitas penyadapan tanpa hak. Dua tersangka lain, yakni Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta Nasution yang menjabat di struktur teknis, diwajibkan mengantongi persetujuan Slamet sebelum melakukan proses pemenuhan perangkat maupun pelaksanaan penyadapan di lapangan.
“Peran tersangka SU adalah sebagai dewan pembina dari MC Bareskrim Polri di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabagmon ataupun Kabag Monitoring Bareskrim dari tahun 2010 sampai tahun 2019,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Suhermanto menambahkan bahwa keterlibatan Slamet Uliandi juga mencakup tindakan penghapusan jejak digital hasil penyadapan. Pada awal Oktober 2026, tersangka Irjen Ahrie Sonta tercatat mengajukan permohonan izin kepada Slamet Uliandi untuk menghapus dokumen elektronik berisi data hasil sadap ilegal tersebut, dan permohonan tersebut disetujui oleh Slamet.
Meski telah resmi menyandang status sebagai tersangka, penyidik Bareskrim Polri hingga saat ini belum melakukan penahanan fisik terhadap Irjen Slamet Uliandi. Keputusan tersebut diambil penyidik atas pertimbangan medis lantaran kondisi kesehatan Slamet yang saat ini sedang mengalami sakit pascastroke dan memerlukan penanganan medis khusus.
Kondisi ini berbeda dengan tiga tersangka lain yang sudah lebih dulu ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian. Ketiga tersangka terdahulu, yaitu mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Eko Hadi Santoso, saat ini telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Rangkaian tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ini terindikasi telah berlangsung sejak tahun 2025. Terbongkarnya kasus tersebut memicu langkah tegas dari Presiden Prabowo yang secara resmi mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11/2026), sehari sebelum pengumuman tersangka baru dilakukan oleh Mabes Polri.
Dalam penanganan perkara berskala nasional ini, tim penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri terus melakukan pendalaman intensif dengan memeriksa belasan saksi dan ahli. Hingga awal November 2026, sebanyak 13 orang saksi yang terdiri dari anggota Polri dan pihak terkait lainnya telah diperiksa secara maraton untuk melengkapi berkas perkara.
Selain saksi fakta, penyidik juga melibatkan lima orang ahli dari berbagai bidang keilmuan untuk memperkuat bukti hukum. Ahli yang dimintai keterangannya mencakup tiga ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta dua ahli hukum pidana guna memastikan pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan kepada para pelaku.
Proses penyidikan perkara penyadapan ini dipastikan berjalan secara objektif dan akuntabel di bawah pengawasan langsung tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Pembentukan tim khusus ini bertujuan untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu, sekaligus membenahi tata kelola internal kepolisian.
Atas perbuatannya, Irjen Slamet Uliandi dijerat dengan pasal berlapis yang mencakup Undang-Undang ITE serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru. Bareskrim Polri mengenakan Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 tentang akses ilegal dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, serta Pasal 32 ayat 1 UU ITE tentang penghapusan sistem informasi elektronik yang mengancam pidana 8 tahun penjara.
Selain pasal-pasal ITE tersebut, penyidik juga menjerat Slamet Uliandi dengan Pasal 258 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf C KUHP. Berdasarkan ancaman pidana maksimal dari pasal utama yang disangkakan, jenderal bintang dua tersebut terancam hukuman penjara hingga 10 tahun.
Mengingat tingginya perhatian publik terhadap perkara ini, Mabes Polri mengimbau masyarakat luas untuk bersikap bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi di media sosial. Polisi memastikan seluruh perkembangan penanganan perkara akan disampaikan secara terbuka kepada publik.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memberikan apresiasi tinggi atas dukungan moral yang terus mengalir dari masyarakat, para purnawirawan, serta sesepuh Polri dalam penuntasan kasus ini.
Trunoyudo menegaskan bahwa dukungan dari berbagai elemen masyarakat menjadi dorongan moral yang sangat penting bagi institusi Polri untuk terus menjalankan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan, sekaligus menjaga soliditas seluruh personel Polri di mana pun bertugas dalam menjaga pengabdian kepada bangsa dan negara.
