Halorakyat.id — Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam sidang yang berlangsung di Jakarta, Kamis (15/10/2026). Putusan perkara nomor 260/PUU-XXIII/2025 tersebut menetapkan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili melalui mekanisme peradilan umum, bukan peradilan militer. Keputusan ini diambil untuk menjamin prinsip persamaan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.
Permohonan uji materiil ini diajukan oleh Lenny Damanik, ibu dari siswa SMP berinisial MHS yang tewas akibat penganiayaan oleh oknum TNI, serta Eva Meliani Br Pasaribu, putri dari wartawan yang tewas dalam kasus pembakaran di Karo. Para pemohon menggugat beberapa pasal dalam UU Peradilan Militer karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945, khususnya terkait prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang menjamin keadilan bagi setiap individu.
“Saya sangat senang, sangat gembira sekali tadi mendengar putusan Bapak Hakim dari Konstitusi,” ujar Lenny Damanik seusai mengikuti jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi.
Lenny Damanik berharap putusan ini menjadi langkah maju untuk mencegah impunitas dalam kasus-kasus kekerasan yang melibatkan personel militer. Ia menyoroti ketidakadilan yang dirasakannya ketika pelaku penganiayaan terhadap anaknya hanya dijatuhi hukuman 10 bulan penjara melalui proses hukum yang saat itu berjalan. Baginya, penegakan hukum yang setara di peradilan umum adalah harapan utama agar tidak ada lagi pihak lain yang mengalami nasib serupa di masa depan.
Dalam pertimbangan hukumnya, hakim anggota MK Arsul Sani menegaskan bahwa yurisdiksi peradilan militer seharusnya hanya terbatas pada tindak pidana yang memiliki karakter kemiliteran khusus. Sementara itu, tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, meskipun dilakukan oleh prajurit TNI, secara konstitusional merupakan kewenangan peradilan umum. Mahkamah menilai bahwa semakin jauh suatu tindak pidana dari nilai-nilai kemiliteran, maka semakin lemah alasan untuk tetap mempertahankan peradilan militer sebagai otoritas pengadil.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menambahkan bahwa UU Nomor 31 Tahun 1997 sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan ketatanegaraan pasca-reformasi. Menurutnya, pemaknaan tindak pidana umum dan militer yang dilakukan prajurit TNI sering kali memicu kerancuan dalam implementasi hukum acara. Ketidakjelasan yurisdiksi ini berpotensi menghambat akuntabilitas dan independensi lembaga peradilan, sehingga penataan ulang melalui perubahan undang-undang menjadi sangat mendesak.
MK memberikan tenggat waktu selama dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk segera melakukan perubahan terhadap UU Peradilan Militer. Apabila dalam jangka waktu tersebut perubahan tidak dilakukan, maka UU Nomor 31 Tahun 1997 dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini dimaksudkan agar negara segera memiliki landasan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional terbaru.
Keputusan ini juga menegaskan pentingnya menjaga hak-hak konstitusional warga negara melalui penguatan sistem peradilan yang transparan. Mahkamah menyatakan bahwa penggunaan peradilan umum bagi prajurit yang melakukan pidana umum merupakan langkah krusial untuk menjamin keadilan yang nyata. Dengan berlakunya putusan ini, diharapkan akan ada perubahan signifikan dalam penanganan perkara tindak pidana umum yang melibatkan oknum militer di seluruh wilayah Indonesia.
Secara teknis, amar putusan MK tersebut memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai bentuk pemberlakuan resmi. Langkah ini menjadi momentum bagi pemerintah dan DPR untuk segera melakukan harmonisasi aturan hukum agar tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Seluruh elemen masyarakat sipil yang memantau perkara ini menyambut baik ketegasan MK dalam membatasi yurisdiksi peradilan militer demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia.
