Halorakyat.id — Presiden ke-7 RI Joko Widodo hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), untuk memberikan kesaksian dalam persidangan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang menjerat terdakwa Roy Suryo. Dalam agenda tersebut, pihak kuasa hukum Roy Suryo, Gafur Sangaji, menunjukkan sebuah buku album alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 1957-Februari 1988 kepada Jokowi untuk dimintai keterangan terkait kebenaran data di dalamnya.
Persidangan yang berfokus pada polemik ijazah ini sempat menyoroti perbedaan data riwayat pendidikan yang tercantum dalam buku tersebut. Pengacara Roy Suryo menanyakan kepada Jokowi mengenai asal sekolah menengah atas yang tertulis dalam buku alumni tersebut, yakni SMA 6 Yogyakarta, sementara Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa ia menempuh pendidikan di SMA 6 Surakarta yang dulunya dikenal sebagai SMPP.
“Ya itu kan, sekali lagi, itu kan yang salah yang mencetak. Yang mencetak bukunya ini siapa? Yang salah itu aja,” ujar Joko Widodo saat menanggapi pertanyaan mengenai perbedaan data tersebut.
Jokowi secara tegas menyatakan bahwa dirinya belum pernah melihat atau memeriksa isi dari buku album alumni tersebut sebelumnya. Ia menepis anggapan bahwa perbedaan data tersebut merupakan kesengajaan atau kesalahan dari pihaknya. Menurut Jokowi, jika ia sejak awal mengetahui adanya kekeliruan pencetakan data diri di dalam buku tersebut, ia akan segera mengajukan revisi kepada pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan album alumni itu.
Ketika didesak lebih jauh mengenai mengapa ia tidak melakukan protes terkait penulisan asal sekolah yang dianggap keliru tersebut, Jokowi menegaskan bahwa ketidaktahuannya menjadi alasan utama. Ia menekankan bahwa posisi dirinya dalam hal ini adalah sebagai objek yang datanya dicantumkan oleh pihak penyusun buku, sehingga kesalahan teknis pencetakan tidak dapat dikaitkan langsung dengan dirinya sebagai individu yang tercatat dalam daftar alumni.
Kasus yang menyeret Roy Suryo ini bermula dari tuduhan penyebaran informasi tidak benar terkait ijazah Presiden ke-7 RI. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Roy Suryo dengan serangkaian pasal yang berkaitan dengan penyebaran informasi elektronik yang dianggap menyesatkan, sebagaimana diatur dalam UU ITE dan UU KUHP yang berlaku. Proses hukum ini menjadi perhatian publik karena menyangkut verifikasi riwayat pendidikan tokoh penting di Indonesia.
Hakim yang memimpin jalannya persidangan mencatat keterangan Jokowi mengenai buku album alumni tersebut sebagai bagian dari pembuktian di pengadilan. Kehadiran Jokowi sebagai saksi memberikan penjelasan langsung di hadapan majelis hakim mengenai duduk perkara perbedaan data yang sempat menjadi polemik di media sosial. Sidang dijadwalkan akan terus berlanjut untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi lainnya guna menguji dakwaan jaksa terhadap terdakwa.
Selama persidangan berlangsung, pihak Roy Suryo tetap berupaya menggali informasi melalui bukti-bukti fisik, termasuk buku album alumni UGM tersebut, untuk mendukung pembelaan mereka. Sebaliknya, jaksa tetap berpegang pada dakwaan bahwa tindakan yang dilakukan Roy Suryo telah memenuhi unsur pelanggaran hukum pidana terkait pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta yang muncul dalam persidangan sebelum mengambil keputusan hukum lebih lanjut terkait kasus ini.
