Halorakyat.id — Karier politik Sitti Husniah Talenrang sebagai Bupati Gowa berakhir tragis setelah dirinya resmi dimakzulkan dari jabatannya dan dititipkan di sel tahanan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Kepolisian Republik Indonesia. Penahanan terhadap mantan kepala daerah Sulawesi Selatan tersebut dilakukan usai penyidik melakukan pemeriksaan intensif terkait kasus dugaan korupsi pengurusan izin persetujuan bangunan gedung (PBG), praktik pemerasan, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Proses penahanan terhadap Husniah resmi dilakukan pada Senin, 26 Oktober 2026. Penyelidikan mendalam yang dilakukan pihak kepolisian menyimpulkan adanya keterlibatan langsung Husniah dalam praktik penyalahgunaan wewenang terkait pengurusan PBG di Kabupaten Gowa sepanjang periode 2025 hingga 2026. Penahanan ini menambah panjang deretan krisis hukum dan politik yang menjerat dirinya dalam beberapa bulan terakhir.
“Mantan Bupati Gowa, Saudari HT, pada hari ini telah memenuhi panggilan penyidik dan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka,” kata Kepala Bagian Operasional Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi.
Ahmad Yusuf Afandi menjelaskan lebih lanjut bahwa langkah penahanan tersebut diambil penyidik demi kelancaran dan kepentingan proses penyidikan yang sedang berlangsung. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan sebagai tersangka di Markas Besar Polri, penyidik menetapkan masa penahanan awal untuk 20 hari ke depan, di mana Husniah dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhitung sejak 26 Oktober hingga 14 November 2026.
Penetapan status tersangka terhadap Husniah sendiri sebenarnya telah diumumkan oleh Kortas Tipikor Polri sejak 25 September 2026. Langkah tegas kepolisian tersebut diambil setelah tim penyidik melakukan ekspose perkara atau gelar perkara resmi yang mengumpulkan berbagai alat bukti sah serta keterangan dari puluhan saksi yang relevan dengan kasus dugaan korupsi perizinan bangunan tersebut.
“Setelah rangkaian kegiatan penyidikan tersebut, tim penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Dalam forum gelar perkara tersebut, forum telah menyepakati penetapan Bupati Gowa, Saudari HT, sebagai tersangka,” ujar Direktur Tindak Pidana Kortas Tipikor Polri Brigjen Robertus Yohanes De Deo.
Dalam membedah perkara korupsi ini, penyidik Kortas Tipikor Polri telah melakukan pemeriksaan maraton terhadap sedikitnya 30 orang saksi dari berbagai unsur. Selain saksi fakta, pihak kepolisian juga melibatkan empat orang ahli untuk memperkuat konstruksi hukum, yang mencakup ahli hukum pidana, ahli hukum perusahaan atau perseroan, ahli bahasa, serta ahli tata kelola pemerintahan daerah.
Sebelum akhirnya berujung pada penahanan oleh kepolisian, posisi Husniah sebagai kepala daerah sudah lebih dahulu tergoyang akibat proses pemakzulan politik yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa. Gelombang pemakzulan tersebut dimulai sejak Juli 2026 ketika DPRD Gowa secara resmi menggulirkan penggunaan hak angket guna menyelidiki sejumlah dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Gowa memfokuskan penyelidikan pada tiga isu utama yang menyudutkan kepemimpinan Husniah. Ke tiga persoalan tersebut meliputi dugaan penyimpangan dalam program pengadaan seragam sekolah gratis, kebijakan kontroversial terkait pencabut belasan bantuan beasiswa doktoral, serta tuduhan melakukan perbuatan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan bupati.
Dinamika pemeriksaan oleh Pansus Hak Angket sempat memanas pada 14 Juli 2026. Saat dihadirkan dalam sidang pemeriksaan pansus di DPRD Gowa, Husniah memilih untuk keluar meninggalkan ruang sidang (walkout) lebih awal. Sikap tersebut diambil lantaran Husniah menyatakan keberatan terhadap mekanisme penanya dan jalannya persidangan yang diterapkan oleh para anggota pansus.
Kendati diwarnai aksi walkout, proses politik di legislatif terus bergulir hingga puncaknya pada rapat paripurna DPRD Gowa tanggal 12 Agustus 2026. Dalam forum tertinggi tingkat daerah tersebut, seluruh fraksi secara bulat menyetujui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Kesepakatan lintas fraksi ini menjadi dasar hukum utama bagi DPRD Gowa untuk mengusulkan pemberhentian Husniah dari jabatannya sebagai Bupati Gowa ke Mahkamah Agung.
Permohonan uji pendapat tersebut kemudian terdaftar secara resmi di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada 21 Agustus 2026 dengan Nomor Perkara 1 P/UP/2026. Mahkamah Agung bergerak memproses berkas Tata Usaha Negara (TUN) dengan klasifikasi Uji Pendapat tersebut untuk menguji apakah usulan pemberhentian kepala daerah oleh DPRD telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Hasilnya, pada 1 Oktober 2026, majelis hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan uji pendapat yang diajukan oleh DPRD Gowa. Dalam putusan kasasi tersebut, majelis hakim MA menyatakan bahwa objek permohonan pemberhentian Husniah berdasar atas hukum dan memiliki alasan yang sangat kuat.
Sidang perkara pemakzulan di Mahkamah Agung tersebut dipimpin oleh Hakim Agung Irfan Fachruddin selaku ketua majelis, didampingi dua hakim anggota yaitu Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum dan Yodi Martono Wahyunadi, serta dibantu oleh Panitera Pengganti Hery Abduh Sasmito. Amar putusan yang dipublikasikan dalam sistem Info Perkara MA-RI menegaskan bahwa permohonan pemakzulan DPRD Gowa sepenuhnya dikabulkan.
Menindaklanjuti putusan final dari Mahkamah Agung tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian resmi terhadap Sitti Husniah Talenrang pada 14 Oktober 2026. Keputusan Mendagri tersebut secara otomatis mencopot seluruh hak dan kewenangan Husniah sebagai orang nomor satu di Kabupaten Gowa.
Kepastian mengenai terbitnya surat keputusan pemberhentian tersebut dibenarkan oleh Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab. Ia mengonfirmasi bahwa Kementerian Dalam Negeri sekaligus menunjuk Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gowa guna menjaga keberlangsungan roda pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah tersebut.
Rangkaian peristiwa ini menandai kejatuhan kilat Sitti Husniah Talenrang dalam panggung politik daerah. Dilantik secara resmi sebagai Bupati Gowa pada 20 Februari 2025, kepemimpinannya hanya bertahan sekitar satu setengah tahun sebelum akhirnya terhenti total akibat pemakzulan oleh lembaga legislatif dan peradilan, yang disusul penetapan status tersangka serta penahanan oleh penyidik kepolisian.
