Halorakyat.id — Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (22/10/2026) menegaskan bahwa sejumlah perusahaan asing harus bertanggung jawab atas insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi di Indonesia, yang dampaknya menyebabkan kabut asap tebal hingga mencapai negara-negara tetangga. Pernyataan penting ini disampaikan Prabowo dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, seraya menyoroti upaya serius pemerintah dalam penanganan karhutla meskipun ada pihak yang meremehkan.
Prabowo menjelaskan bahwa indikasi kuat keterlibatan perusahaan asing ini berasal dari data pelanggaran konsesi yang telah diberikan kepada mereka untuk pengelolaan lahan. Ia menyoroti adanya perusahaan-perusahaan yang, meskipun telah diberikan hak konsesi selama belasan tahun, namun berulang kali melakukan pelanggaran serius terkait pengelolaan lahan yang berpotensi memicu atau memperparah karhutla. Beberapa perusahaan bahkan tercatat melakukan pelanggaran hingga 19 kali, menunjukkan pola ketidakpatuhan yang mengkhawatirkan.
“Dikasih konsesi sudah belasan tahun ada yang melanggar tiga kali-empat kali, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar, ini menurut saya kalau sudah dua kali melanggar cabut aja,” tegas Prabowo, menggarisbawahi urgensi tindakan tegas terhadap pelanggar.
Presiden menekankan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas, termasuk mencabut izin operasi bagi perusahaan yang terbukti berulang kali melanggar ketentuan yang berlaku. Ia menyatakan keterkejutannya terhadap laporan mengenai perusahaan yang melakukan pelanggaran hingga belasan atau puluhan kali. Oleh karena itu, Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk segera memeriksa kembali data pelanggaran tersebut secara cermat dan bertindak tanpa kompromi.
Selain menyoroti tanggung jawab korporasi, Prabowo juga secara langsung menyinggung beberapa negara yang dinilainya telah melontarkan ejekan atau penghinaan terhadap Indonesia terkait masalah karhutla. Menurutnya, sindiran dan olok-olokan tersebut tidak beralasan, mengingat pemerintah Indonesia telah mengerahkan seluruh kekuatan dan sumber daya untuk melakukan penanganan secara maksimal di lapangan. Ia merasa bahwa kritik tersebut seringkali tidak proporsional dengan fakta di lapangan.
Ia menegaskan bahwa Indonesia selalu bertanggung jawab atas masalah yang timbul di wilayahnya, namun juga mengingatkan bahwa banyak perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri turut andil dalam penyebab karhutla. Prabowo menyatakan bahwa informasi mengenai nama-nama perusahaan pelanggar tersebut akan diumumkan kepada publik pada saat yang tepat, setelah verifikasi dan proses hukum yang berlaku selesai.
Upaya pemadaman karhutla, lanjut Prabowo, telah dan akan terus dilakukan secara maksimal dengan pengerahan personel dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta berbagai instansi pemerintah daerah. Ia menyebutkan bahwa ribuan personel tersebut bekerja “setengah mati” di lapangan, menghadapi medan sulit dan risiko kesehatan, demi memadamkan api dan melindungi masyarakat serta lingkungan. Ini menunjukkan komitmen serius dari aparat negara.
Presiden juga menyoroti dampak buruk karhutla terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, yang kesehatannya sangat rentan dan terancam oleh kabut asap. Ia meminta seluruh pihak untuk tetap tenang dan bertanggung jawab dalam menghadapi situasi ini, sembari mengapresiasi kerja keras pemerintah daerah, termasuk bupati dan gubernur, yang berada di garda terdepan dalam penanganan bencana lingkungan ini. Pengerahan sumber daya yang besar ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah.
Menutup pernyataannya, Prabowo mengulang kembali permintaannya agar pemeriksaan lebih lanjut dan mendalam segera dilakukan terhadap semua perusahaan yang diduga kuat terlibat dalam kasus karhutla. Ia menegaskan kembali sikapnya yang tidak akan ragu untuk mencabut izin operasi perusahaan mana pun yang terbukti melanggar aturan secara berulang kali, tanpa memandang ukuran atau asal-usul perusahaan tersebut, demi keadilan dan perlindungan lingkungan.
