Halorakyat.id — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terlihat menghadiri sidang kabinet paripurna yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026). Kehadiran Nusron di tengah agenda resmi pemerintahan tersebut menarik perhatian publik mengingat dirinya baru saja mangkir sebanyak dua kali dari panggilan pemeriksaan yang dilayangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nusron sedianya dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan suap terkait pembukaan blokir Hak Guna Bangunan (HGB) lahan milik PT Summarecon Agung Tbk di wilayah Kabupaten Bogor.
Berdasarkan pantauan melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, politisi Partai Golkar tersebut tampak mengenakan kemeja putih bersih yang dipadukan dengan peci berwarna hitam, gaya khasnya dalam acara kenegaraan. Di dalam ruang sidang, Nusron duduk berdampingan dengan sejumlah pejabat tinggi lainnya, seperti Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Bappisus) Aris Marsudiyanto, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi. Nusron tampak mengikuti jalannya persidangan kabinet dengan serius bersama para menteri dan kepala lembaga lainnya di barisan belakang.
Meskipun wajahnya tertangkap kamera di dalam ruang rapat, sosok Nusron sebelumnya tidak terlihat oleh awak media saat memasuki kompleks Istana Kepresidenan melalui pintu Jalan Veteran. Hal ini memicu pertanyaan mengenai kehadirannya, mengingat statusnya yang tengah dibutuhkan penyidik lembaga antirasuah untuk mendalami kasus pertanahan yang cukup besar di Jawa Barat tersebut. Pihak KPK sendiri sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa Nusron tidak hadir dalam dua jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni pada Rabu (7/10) untuk panggilan pertama dan Senin (14/10) untuk panggilan kedua.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima surat resmi dari Nusron Wahid terkait ketidakhadirannya tersebut. Dalam surat permohonan penundaan yang dikirimkan kepada penyidik, Nusron mengemukakan sejumlah alasan yang membuatnya tidak bisa memenuhi panggilan hukum. Pada panggilan pertama, ia beralasan memiliki agenda kerja yang berbenturan, sementara pada panggilan kedua, ia beralasan sedang menjalani tugas kedinasan di luar negeri yang tidak bisa ditinggalkan.
“Ya kita hanya berdasarkan surat dari yang bersangkutan. Jadi yang pertama itu ada surat agenda yang berbarengan, kemudian yang saat kemarin, tanggal 14 itu agenda kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri, kalau tidak salah ke Malaysia,” ujar Achmad Taufik Husein kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK.
Taufik menambahkan bahwa tim penyidik saat ini tengah melakukan evaluasi dan analisis mendalam terhadap alasan-alasan yang disampaikan oleh Menteri ATR/BPN tersebut. KPK perlu memastikan apakah alasan tugas kedinasan ke Malaysia dan agenda kerja lainnya tersebut masuk dalam kategori patut dan wajar secara hukum. Evaluasi ini nantinya akan menentukan langkah teknis penyidikan selanjutnya, apakah KPK akan langsung menerbitkan surat panggilan kedua secara patut atau melakukan penjadwalan ulang (reschedule) bagi yang bersangkutan dalam waktu dekat.
Pemeriksaan terhadap Nusron Wahid dipandang krusial oleh penyidik karena posisinya sebagai pucuk pimpinan di Kementerian ATR/BPN. Kasus yang tengah diusut ini berkaitan dengan dugaan suap pembukaan blokir HGB lahan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor yang melibatkan sejumlah oknum pejabat internal kementerian. Selain masalah lahan Summarecon, KPK juga tengah memperluas penyelidikan terhadap dugaan praktik jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN, mulai dari rotasi, promosi, hingga mutasi jabatan di berbagai tingkatan daerah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sebelumnya menegaskan bahwa penyidikan ini tidak hanya berhenti pada satu klaster kasus saja. Ia menyebut adanya dugaan penerimaan lain oleh para oknum di kementerian tersebut yang berkaitan dengan layanan pertanahan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya indikasi sistemik dalam praktik korupsi di instansi yang mengurusi agraria tersebut, sehingga keterangan dari menteri aktif sangat diperlukan untuk memperjelas konstruksi perkara serta aliran dana yang mungkin terjadi di internal kementerian.
Hingga saat ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam pusaran kasus ini. Para tersangka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pejabat tinggi negara hingga pihak swasta. Di jajaran birokrasi, terdapat nama Lampri (LMP) yang menjabat sebagai Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, serta Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Kehadiran pejabat setingkat direktur jenderal dalam daftar tersangka menunjukkan keseriusan KPK dalam menyisir dugaan korupsi di level pengambil kebijakan.
Dari pihak swasta, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adi (ADR), juga telah menyandang status tersangka bersama beberapa orang lainnya seperti Arif Sugiyanto (ARF), Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ), Rizal Pahlevi (LEV), Erwin (ERW), dan Muhammad Fakhry (MF). Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pengembang properti besar dan menyentuh isu sensitif mengenai tata kelola lahan di daerah penyangga ibu kota. Penjadwalan ulang terhadap Nusron Wahid diharapkan dapat segera terlaksana agar proses hukum terhadap kedelapan tersangka ini bisa berjalan tanpa hambatan administratif lebih lanjut.
