Halorakyat.id — Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mendesak pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan secara tuntas terhadap kasus penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh nasional lainnya. Permintaan tersebut disampaikan merespons perkembangan penyidikan yang kini tengah dilakukan oleh aparat kepolisian terkait praktik pelanggaran konstitusi yang sangat serius bagi keamanan kepala negara.
Rudianto menekankan bahwa tindakan penyadapan terhadap pemimpin negara merupakan pelanggaran konstitusi yang fatal dan harus ditangani dengan langkah-langkah luar biasa. Ia meminta Bareskrim Polri untuk tidak hanya berhenti pada penangkapan pelaku lapangan, melainkan harus mendalami serta mengungkap seluruh aktor yang terlibat, baik itu pihak yang memerintahkan, memfasilitasi, hingga dalang di balik aksi tersebut.
“Harus diusut sampai tuntas. Siapa yang melakukan, siapa yang memerintahkan, siapa yang memfasilitasi, dan siapa intelektual di balik perbuatan itu harus diungkap secara terang,” tegas Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo.
Dalam keterangannya pada Sabtu (7/11/2026), legislator tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini tidak boleh tebang pilih. Ia menyatakan bahwa setiap pihak yang terbukti terlibat, terutama jika perbuatan tersebut mengarah pada upaya makar, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum tanpa terkecuali, demi menjaga stabilitas keamanan nasional.
Rudianto juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penanganan perkara ini agar publik mendapatkan informasi yang jelas mengenai perkembangan penyidikan. Ia turut memberikan apresiasi atas langkah awal Polri yang telah menetapkan empat orang tersangka, termasuk beberapa perwira tinggi kepolisian. Pihaknya berharap keberhasilan awal ini menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan yang lebih luas dan memastikan bahwa negara tidak kalah oleh praktik penyalahgunaan kekuasaan.
Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ini dilaporkan telah berlangsung sejak tahun 2025. Sejauh ini, Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Proses hukum terhadap para tersangka ini terus dipantau oleh berbagai pihak, termasuk anggota parlemen yang meminta agar penegakan hukum tetap berjalan secara objektif dan profesional.
Keseriusan penanganan kasus ini dinilai sangat krusial mengingat implikasi dari tindakan penyadapan tersebut menyentuh ranah kedaulatan negara. Legislator memastikan bahwa DPR akan terus mengawal proses hukum ini agar seluruh aktor intelektual di balik skandal penyadapan tersebut dapat tersentuh hukum dan menerima sanksi yang setimpal atas pelanggaran yang telah dilakukan.
