Halorakyat.id — Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, melakukan pertemuan strategis dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (4/11/2026). Pertemuan ini menjadi langkah penting bagi pemerintah daerah Aceh dalam mengoordinasikan berbagai agenda pembangunan dan status hukum khusus yang selama ini menjadi perhatian masyarakat di Bumi Serambi Mekkah.
Dalam agenda tatap muka tersebut, Mualem didampingi oleh Staf Khusus Gubernur Aceh, Teuku Irsyadi. Sementara itu, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Pertemuan berlangsung dengan fokus pada pembahasan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), yang menjadi urat nadi pembangunan di provinsi tersebut.
Selain membahas masalah keuangan daerah, Mualem juga menyampaikan urgensi penyelesaian dan kepastian hukum mengenai bendera Aceh. Isu lain yang menjadi perhatian dalam diskusi tersebut adalah penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang, sebuah kawasan strategis yang memiliki nilai historis serta fungsi penting bagi aktivitas publik di pusat kota Banda Aceh.
“Dalam pertemuan tersebut, kami membahas sejumlah agenda penting Aceh, meliputi keberlanjutan Dana Otonomi Khusus, penyelesaian dan kepastian hukum mengenai bendera Aceh, dan penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang,” ujar Mualem.
Diskusi berlanjut pada tindak lanjut Surat Kepresidenan tahun 2017 terkait Program Percepatan Pembangunan Aceh (PATNA) serta pembahasan mengenai percepatan tindak lanjut keputusan terkait pengelolaan Blok Rantau. Pihak Pemerintah Aceh juga secara khusus mengusulkan adanya dana abadi bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kesejahteraan mereka yang telah berkontribusi dalam menjaga perdamaian di Aceh.
Menanggapi berbagai usulan yang dipaparkan oleh Gubernur Aceh, Presiden Prabowo memberikan respons positif dan menyambut baik poin-poin yang diajukan. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum akselerasi bagi penyelesaian berbagai agenda strategis yang tertunda agar kemajuan Aceh dapat segera dirasakan oleh seluruh masyarakat secara nyata.
Mualem menyatakan optimisme bahwa langkah koordinasi ini akan memberikan dampak positif bagi stabilitas politik dan ekonomi di Aceh. Ia berharap agar segala rencana tindak lanjut yang telah dibahas dapat segera terealisasi melalui koordinasi antar kementerian terkait di bawah arahan langsung Presiden.
Pertemuan di Istana Kepresidenan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menjaga kesinambungan hubungan yang harmonis dengan pemerintah daerah. Hal ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat integrasi dan pembangunan di wilayah Aceh sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku.
