Halorakyat.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan pakar hukum tata negara, Khairul Fahmi, dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Dalam keterangannya sebagai ahli, Fahmi menegaskan bahwa upaya hukum yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui jalur PHPU sudah tidak lagi relevan dan tidak tepat secara konstitusional.
Sidang yang teregistrasi dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 ini menyoroti perdebatan mengenai batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa hasil pemilu. Fahmi menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara rezim hukum pemilu dengan rezim hukum jabatan presiden dan wakil presiden. Menurutnya, setelah seseorang dilantik, status hukumnya telah berubah secara fundamental dari seorang calon menjadi pemegang jabatan konstitusional.
“Perbedaan dua rezim hukum tersebut bukanlah sekadar perbedaan prosedur, tetapi juga mencakup konsekuensi dari perubahan status hukum seseorang,” jelas Khairul Fahmi.
Fahmi memaparkan bahwa permohonan PHPU memiliki batasan subjek, objek, dan waktu yang diatur ketat oleh undang-undang. Ia berargumen bahwa setelah tahapan pemilu selesai dan pelantikan dilakukan, persoalan mengenai persyaratan pencalonan tidak bisa ditarik kembali ke dalam ranah sengketa hasil pemilu. Hal ini bukan berarti dugaan pelanggaran kehilangan relevansinya, melainkan karena telah terjadi perubahan status hukum dan rezim hukum yang mengatur subjek tersebut.
Dalam paparannya, ahli tersebut menegaskan bahwa mekanisme diskualifikasi hanya dapat diterapkan kepada mereka yang berstatus sebagai calon. Sementara itu, bagi presiden atau wakil presiden yang sudah menjabat, tindakan hukum yang bisa diambil haruslah merujuk pada mekanisme pemberhentian pejabat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Oleh karena itu, ia menilai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa PHPU tidak dapat disamakan dengan upaya menghidupkan kembali penyelesaian sengketa setelah tahapan pemilu berakhir.
Gugatan ini sendiri diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, bersama 11 pemohon lainnya, termasuk Ansufri ID Sambo dan beberapa tokoh lainnya. Permohonan tersebut telah didaftarkan sejak 17 September 2026 dan melalui tahap pemeriksaan pendahuluan pada 21 September 2026. Para pemohon mendalilkan bahwa dugaan ketidakpenuhan syarat pendidikan Gibran baru muncul belakangan dan meminta Mahkamah untuk melakukan pembuktian secara transparan.
Para pemohon menyatakan harapan agar Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan yang adil untuk menguji kebenaran yuridis mengenai ijazah tersebut. Mereka menekankan bahwa jika bukti menunjukkan persyaratan tidak terpenuhi, maka Mahkamah diharapkan dapat menjatuhkan putusan diskualifikasi. Namun, pandangan dari pihak KPU melalui saksi ahli justru menekankan pada batasan kewenangan konstitusional yang berlaku saat ini.
Fahmi menutup keterangannya dengan mengingatkan bahwa semua pihak harus menghormati batasan hukum tersebut sebagai perwujudan ketaatan terhadap paham konstitusionalisme. Menurutnya, setelah pelantikan, pertanyaan hukum yang muncul bukan lagi mengenai kelayakan pencalonan, melainkan mengenai alasan konstitusional untuk pemberhentian dari jabatan. Hal ini menandakan adanya pergeseran rezim hukum yang tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme perselisihan hasil pemilu.
Sidang ini menjadi perhatian publik karena menyangkut legitimasi posisi wakil presiden yang telah menjabat. Pihak termohon, yakni KPU, dan pihak terkait, yaitu Bawaslu, terus mengikuti jalannya persidangan untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil yang disampaikan para pemohon. Mahkamah Konstitusi kini dihadapkan pada tantangan untuk membedah batasan antara sengketa hasil pemilu dengan persoalan jabatan konstitusional yang diatur dalam konstitusi negara.
