Halorakyat.id — Kelompok relawan Gibranisti menyatakan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, tidak menunjukkan reaksi terkejut saat menanggapi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Putusan tersebut berkaitan dengan pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang sebelumnya dikeluarkan oleh Kemendikdasmen sebagai syarat pendaftaran pada Pilpres 2024 lalu.
Ketua Umum Gibranisti, Taufik Bilfaqih, mengungkapkan bahwa sang Wakil Presiden tetap bersikap tenang dan tidak merasa melakukan kesalahan terkait polemik dokumen pendidikan tersebut. Menurut Taufik, Gibran memiliki kepribadian yang cenderung santai dalam menghadapi berbagai dinamika hukum maupun politik yang menyerang posisi serta latar belakangnya.
“Mas Wapres itu bukan tipe orang yang kaget-kagetan, loh. Beliau orangnya cool, beliau orangnya tidak merasa kaget, beliau tidak merasa salah,” ujar Ketua Umum relawan Gibranisti, Taufik Bilfaqih.
Taufik menegaskan bahwa pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang berlangsung, baik yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) maupun putusan terbaru dari Mahkamah Agung. Meski demikian, relawan meyakini bahwa putusan kasasi MA yang diajukan oleh advokat Subhan Palal tersebut tidak akan berdampak terhadap legitimasi kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden saat ini.
Pihak relawan berpendapat bahwa pembatalan surat keterangan tersebut berlaku untuk kepentingan masa depan dan tidak memiliki implikasi hukum terhadap proses pencalonan Gibran pada masa lalu. Taufik menegaskan bahwa pada saat tahapan Pilpres 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan verifikasi dan mengesahkan seluruh dokumen syarat pencalonan yang diajukan oleh Gibran sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Lebih lanjut, relawan menepis narasi yang berkembang di masyarakat bahwa posisi Gibran merupakan hasil dari keistimewaan tertentu. Menurut Taufik, proses yang dilalui Gibran dalam memenuhi persyaratan konstitusional dilakukan secara tepat dan sesuai dengan koridor hukum, sehingga tuduhan mendelegitimasi statusnya dinilai sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang wajar terjadi.
Di sisi lain, putusan kasasi MA yang mengabulkan permohonan penggugat HM Subhan tersebut kini menjadi sorotan berbagai pihak. Amar putusan MA memerintahkan agar surat keterangan pendidikan terkait ditarik dari pihak yang menguasainya untuk kemudian dimusnahkan. Selain itu, MA juga menghukum pihak tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat proses hukum tersebut.
Menanggapi desakan agar DPR RI menindaklanjuti putusan hukum ini, berbagai fraksi di parlemen masih bersikap hati-hati. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyatakan bahwa lembaganya akan menjadikan putusan MK dan MA sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah politik selanjutnya agar tetap memiliki pijakan hukum yang kuat.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menekankan bahwa persoalan ijazah ini menyentuh aspek yang fundamental bagi seorang pejabat publik. PDIP menyatakan perlunya dialog dengan partai politik lain di DPR untuk menentukan langkah strategis, mengingat isu delegitimasi terhadap posisi Wakil Presiden terus bergulir di tengah masyarakat.
Di kubu koalisi pemerintah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya telah memberi sinyal bahwa DPR kemungkinan tidak akan menindaklanjuti putusan tersebut lebih jauh. Dasco berargumen bahwa semua pihak harus menghormati putusan MK sebelumnya yang telah menyatakan gugatan terkait ijazah tidak dapat diterima, sehingga polemik ini dianggap sudah selesai secara konstitusional.
Hingga saat ini, proses politik di Senayan masih terus bergulir. Publik kini menunggu apakah akan ada langkah nyata dari lembaga legislatif atau jika isu ini akan mereda seiring dengan berjalannya masa jabatan pemerintahan yang baru. Para relawan sendiri tetap berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan Gibran di tengah berbagai tantangan opini publik yang ada.
