Halorakyat.id — Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengajukan permohonan resmi kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Rabu (14/10/2026). Dalam nota perlawanan yang dibacakannya di persidangan, Febrie meminta agar surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dibatalkan secara hukum dan ia segera dibebaskan dari rumah tahanan.
Febrie berargumen bahwa dakwaan yang dialamatkan kepadanya tidak disusun secara cermat, tidak lengkap, serta tidak jelas. Ia mendesak agar majelis hakim menerima seluruh dalil perlawanan yang disampaikan oleh tim advokatnya, sekaligus memerintahkan jaksa untuk mengembalikan berkas perkara beserta barang bukti yang terkait. Mantan petinggi Kejaksaan Agung ini menekankan bahwa status penahanannya harus segera diakhiri setelah putusan sela dibacakan oleh majelis hakim.
“Memohon agar hakim menerima seluruh dalil-dalil dalam nota perlawanan Terdakwa dan advokat, menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat, serta memerintahkan Jaksa Penuntut umum untuk mengeluarkan Terdakwa seketika setelah putusan ini dibacakan,” ujar Febrie Adriansyah.
Dalam pembelaannya, Febrie menyoroti rekam jejak kariernya selama 30 tahun di institusi Kejaksaan Agung tanpa catatan pelanggaran disiplin. Ia mengklaim tidak pernah meminta jabatan sepanjang masa pengabdiannya dan justru banyak menangani perkara korupsi skala besar yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Febrie mempertanyakan logika hukum di balik dakwaan terhadap dirinya yang terjadi menjelang masa pensiunnya.
Sebagai bentuk pembuktian atas integritasnya selama menjabat, Febrie merinci sejumlah perkara besar yang pernah ditangani di bawah pengawasannya. Beberapa di antaranya meliputi perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina dengan kerugian negara mencapai Rp 285,017 triliun, kasus tata niaga komoditas timah senilai Rp 300 triliun, serta perkara fasilitas ekspor CPO yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Ia juga menyebutkan penanganan kasus korupsi pada pengadaan pesawat Garuda Indonesia, penyediaan BTS 4G BAKTI Kominfo, hingga kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional.
Mengenai dakwaan pemerasan sebesar Rp 55 miliar kepada pengusaha Tan Kian, Febrie menegaskan bahwa dakwaan tersebut harus dijelaskan secara lebih konkret. Ia mempertanyakan keterlibatan Ferry Yanto Hongkiriwang yang disebut berperan aktif dalam dakwaan namun tidak dihadirkan sebagai pihak dalam perkara ini. Menurutnya, hal tersebut membuat dakwaan menjadi kurang pihak dan tidak memberikan uraian yang jelas mengenai keterlibatannya dalam tindakan tersebut.
Febrie juga menyoroti adanya perbedaan waktu dan satuan dalam dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dianggap tidak menguraikan perannya secara spesifik. Ia membantah keras pernah meminta untuk bertemu dengan pihak-pihak yang sedang berperkara. Febrie menegaskan bahwa komitmennya terhadap pemberantasan korupsi tetap terjaga dan ia berupaya menangani perkara-perkara besar yang sebelumnya jarang tersentuh hukum.
Lebih lanjut, Febrie mengklaim bahwa namanya hanya dimanfaatkan oleh rekan-rekannya untuk melakukan pemerasan tanpa sepengetahuannya. Ia menyatakan kesiapannya untuk kembali mengabdi kepada negara jika nantinya majelis hakim menyatakan dirinya tidak terbukti bersalah dan membebaskannya dari segala tuduhan. Hingga saat ini, proses persidangan masih terus berlanjut dengan mendengarkan argumentasi dari pihak terdakwa terkait dakwaan pemerasan dan TPPU senilai ratusan miliar rupiah yang dituduhkan jaksa sebelumnya.
