Halorakyat.id — Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan para politisi di tanah air agar senantiasa menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok maupun partai politik. Pesan kebangsaan tersebut disampaikannya secara lugas dalam orasi ilmiah yang disiarkan melalui kanal resmi YouTube Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (FISIP Unpad) pada Rabu (14/10/2026).
Menurut SBY, sikap kenegarawanan sangat mutlak diperlukan dalam menentukan arah perjalanan Indonesia pada masa mendatang. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak terjebak pada kalkulasi kepentingan jangka pendek belaka, melainkan harus memiliki kejernihan visi mengenai apa yang hendak dicapai bersama dalam rentang waktu yang jauh lebih panjang.
Dalam pemaparannya mengenai etika kepemimpinan, SBY membedah perbedaan mendasar antara pola pikir seorang politisi praktis dan figur negarawan sejati. Ia memandang lumrah apabila para politisi kerap memusatkan pikiran pada strategi pemenangan pemilu berikutnya, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.
SBY menilai keinginan para kepala daerah, anggota dewan perwakilan rakyat di berbagai tingkatan, hingga calon presiden untuk terpilih kembali adalah sesuatu yang sah dan tidak melanggar etika kontestasi demokrasi. Orientasi elektoral semacam itu dinilainya sebagai realitas wajar yang melekat pada profesi setiap politisi di berbagai belahan dunia.
Namun demikian, SBY memberikan catatan tegas bahwa orientasi partisan semacam itu memiliki batasan moral yang jelas. Pola pikir seorang negarawan dituntut jauh melampaui kepentingan elektoral sesaat karena harus berani mengambil keputusan sulit demi kemaslahatan generasi penerus bangsa.
“Stateman, stateman itu tidak harus mantan presiden, semua bisa menjadi negarawan kalau memikirkan kepentingan bangsa dan negaranya. Country over party, negara di atas partai politik. Country first. Jangan dibalik, jangan partai politik yang diutamakan, negaranya belakangan, wrong,” tegas Susilo Bambang Yudhoyono.
Selain menyoroti friksi antara kepentingan partai dan negara, SBY turut menyoroti narasi besar mengenai visi Indonesia Emas 2045. Dirinya mengaku bersikap cukup konservatif atau berhati-hati dalam memandang proyeksi satu abad kemerdekaan Indonesia tersebut agar tidak sekadar berakhir menjadi retorika tanpa pijakan riil.
Mantan Kepala Negara tersebut menekankan bahwa dalam prinsip tata kelola dan manajemen modern, setiap penetapan tujuan strategis harus diyakini realistis serta dapat dikerjakan secara konkret. Ia mengingatkan pentingnya memperhitungkan alokasi waktu yang tersedia serta ketersediaan sumber daya nasional yang benar-benar dimiliki negara saat ini.
Menurutnya, perencanaan masa depan tidak boleh dilepaskan dari sejarah perkembangan bangsa. Keberhasilan mewujudkan visi Indonesia Emas menuntut sinkronisasi antara kerja keras terukur, kecerdasan berpikir para pemangku kebijakan, serta komitmen integritas yang kuat dari seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan.
SBY juga memberikan peringatan mengenai bahaya kepemimpinan yang buta terhadap lintasan sejarah bangsa. Ia menggarisbawahi bahwa pemimpin yang tidak memahami dinamika masa lalu cenderung akan mengulangi kesalahan serupa, yang pada akhirnya dapat memperlambat gerak laju pembangunan nasional.
Lebih lanjut, ia merangkum determinan utama yang membedakan keberhasilan dan kegagalan suatu bangsa dalam panggung sejarah peradaban. Menurut pandangannya, faktor fundamental penentu masa depan negara bertumpu pada ketahanan institusi publik dan kualitas tata kelola kenegaraan yang akuntabel.
“Indonesia bukan nation in waiting, bukan hanya nation on the move, tetapi bangsa yang menjalankan great transformations. Kalau kita gagal bertransformasi, Indonesia Emas 2045 itu ilusi,” pungkas SBY.
SBY menutup orasinya dengan menggarisbawahi bahwa transformasi besar dan mendasar merupakan harga mati yang wajib dieksekusi secara kolektif. Tanpa adanya pembenahan kelembagaan, kepemimpinan yang berwawasan sejarah, serta keberanian menomorsatukan kepentingan negara di atas kepentingan politik golongan, mimpi besar menyongsong era keemasan dikhawatirkan hanya akan menjadi fatamorgana semata.
