Halorakyat.id — Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada jajaran terkait untuk segera melakukan penanganan cepat terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (12/10/2026), sebagai bentuk konsentrasi pemerintah dalam menanggulangi ancaman bencana lingkungan tersebut.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, menjelaskan bahwa Presiden menaruh perhatian besar terhadap situasi di lapangan. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), saat ini terdapat enam provinsi yang menjadi fokus utama penanganan, dengan Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan sebagai wilayah prioritas yang memerlukan perhatian khusus.

“Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini,” ujar Menko Polkam Dudung Abdurachman.

Dalam upaya mitigasi di Kalimantan Tengah, pemerintah memberikan perhatian khusus pada kawasan Tanjung Puting dan area sekitar taman nasional. Langkah ini diambil untuk memastikan kelestarian ekosistem serta melindungi keberadaan satwa yang mendiami kawasan konservasi tersebut dari dampak kerusakan akibat api yang meluas.

Dudung menambahkan bahwa saat ini operasi pemadaman di lapangan lebih banyak mengandalkan operasi darat dibandingkan melalui udara. Kondisi asap yang sangat tebal di lokasi kejadian membuat jarak pandang terbatas, sehingga penggunaan helikopter pemadam menjadi kurang efektif untuk menjangkau titik api secara presisi.

Selain penanganan darurat, Presiden juga menekankan pentingnya strategi pencegahan yang lebih terstruktur. Pemerintah daerah diminta untuk membangun sistem mitigasi yang terintegrasi, di mana koordinasi antara berbagai pihak ditingkatkan sebelum munculnya potensi titik api di lapangan.

Upaya pencegahan tersebut mencakup pemberdayaan kelompok Masyarakat Peduli Api yang disinergikan dengan peran Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta Karang Taruna di tingkat desa. Pendekatan ini diharapkan mampu menekan angka kebakaran hutan melalui pengawasan dan respon cepat dari elemen masyarakat setempat.

Pemerintah berharap langkah integrasi antar instansi ini dapat menjadi kunci dalam menghadapi ancaman karhutla secara proaktif. Fokus utama tidak lagi hanya sekadar memadamkan api yang sudah membesar, tetapi melakukan langkah-langkah preventif sejak dini agar kerusakan lingkungan yang lebih luas dapat dihindari di masa mendatang.

Selain koordinasi di tingkat daerah, pemerintah juga terus memantau efektivitas alat dan bantuan logistik yang dikerahkan. Seluruh unsur terkait diinstruksikan untuk tetap bersiaga dan melakukan pemantauan ketat di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran lahan, guna memastikan keamanan hutan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga dari paparan asap.