Halorakyat.id — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Ignasius Jonan memberikan masukan strategis terkait upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap memicu kabut asap lintas negara. Dalam pernyataannya yang disampaikan pada Rabu (21/10/2026), Jonan menekankan pentingnya sinergi yang lebih kuat antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk menanggulangi persoalan ini secara komprehensif.
Menurut Jonan, koordinasi antarpemerintah merupakan kunci utama agar penanganan karhutla dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Langkah ini dinilai mendesak untuk mencegah kejadian serupa terus berulang setiap tahunnya, yang selama ini memberikan dampak signifikan terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat di negara-negara yang terdampak, khususnya Singapura dan Malaysia.
“Saya kira kita kembali kepada agreement itu,” ujar Anggota Wantimpres, Ignasius Jonan.
Dalam arahannya, ia menyarankan agar negara-negara ASEAN kembali mengacu pada ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution sebagai landasan hukum dan kerja sama regional. Perjanjian tersebut telah disepakati pada tahun 2012 dan mulai berlaku efektif sejak 2014, sehingga menjadi instrumen penting bagi negara-negara di kawasan untuk mencari solusi bersama tanpa harus terjebak dalam aksi saling menyalahkan.
Jonan juga menyoroti aspek penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan oleh korporasi maupun perorangan. Ia menegaskan agar negara-negara terkait tidak saling melempar tanggung jawab saat membahas pemberian sanksi, melainkan harus saling bekerja sama sesuai dengan yurisdiksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing wilayah negara.
Lebih lanjut, ia mendorong agar proses penegakan hukum menyasar pihak yang paling bertanggung jawab secara substansial. Hal ini mencakup pemilik usaha atau perusahaan yang memiliki kegiatan bisnis di wilayah terdampak, sehingga pertanggungjawaban tidak hanya berhenti pada pelaksana di lapangan, tetapi juga menjangkau pihak pemegang kebijakan di balik operasional usaha tersebut.
Pendekatan penanganan karhutla ke depan perlu bertumpu pada tiga pilar utama, yakni penguatan kerja sama regional berdasarkan kesepakatan ASEAN, penerapan langkah-langkah pencegahan yang sistematis, serta koordinasi penegakan sanksi yang adil. Dengan memadukan ketiga aspek tersebut, diharapkan seluruh pihak dapat menemukan solusi permanen bagi masalah kabut asap yang selama ini menjadi tantangan regional.
Kerja sama yang erat antarnegara tetangga dinilai krusial mengingat dampak polusi udara tidak mengenal batas wilayah administratif. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif yang didasarkan pada transparansi dan komitmen bersama menjadi mutlak diperlukan agar stabilitas lingkungan di kawasan ASEAN dapat terjaga dengan lebih baik di masa mendatang.
Upaya untuk mencegah terulangnya kabut asap ini juga menuntut kesiapan infrastruktur dan kesiagaan aparat di lapangan. Jonan berharap masukan mengenai penguatan regulasi dan koordinasi ini dapat menjadi rujukan bagi para pengambil kebijakan untuk mempercepat langkah mitigasi sebelum dampak buruk dari karhutla kembali meluas di musim kemarau tahun-tahun mendatang.
