Halorakyat.id — Politikus Partai Demokrat, Andi Arief, secara tegas menepis tudingan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tengah mengincar posisi wakil presiden. Tudingan tersebut muncul di tengah polemik mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka yang dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung (MA). Andi Arief menyampaikan klarifikasi tersebut melalui akun media sosial X miliknya pada Senin, 2 November 2026, guna merespons spekulasi politik yang berkembang di publik terkait sikap partai dalam menanggapi putusan hukum tersebut.
Andi Arief menegaskan bahwa AHY memiliki pandangan politik yang lebih strategis dan berkomitmen untuk menempuh jalur konstitusional yang tepat. Menurutnya, sebagai pemimpin partai, AHY tentu harus siap jika di masa depan mendapatkan kesempatan untuk memimpin bangsa, namun ia menekankan bahwa target politik tersebut tidak dilakukan dengan cara yang prematur atau tidak etis. Ia memastikan bahwa AHY akan memilih jalur yang benar melalui proses pemilihan umum yang kompetitif dan sehat setelah era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berakhir.
“Tentu wajar kalau memang ada kesempatan memimpin Indonesia AHY harus siap. Tetapi, tidak sekarang, AHY akan memilih jalan berkompetisi melalui pemilu yang baik setelah era Pak Prabowo,” ujar Andi Arief.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Arief juga memberikan pembelaan terhadap Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, yang sebelumnya menyarankan Gibran Rakabuming Raka untuk mundur atau dimundurkan dari jabatannya setelah adanya putusan MA tersebut. Andi menilai analisis yang disampaikan oleh Jansen merupakan pandangan hukum yang objektif. Ia menyebutkan bahwa Jansen bersama kader Demokrat lainnya seperti Benny K. Harman dan Didik Mukrianto memiliki latar belakang pendidikan hukum yang mumpuni sehingga analisis yang mereka sampaikan didasarkan pada logika hukum yang serius.
Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa pandangan hukum yang dilontarkan oleh Jansen sejalan dengan pendapat sejumlah pakar hukum ternama di Indonesia. Ia menyebut nama-nama seperti Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, dan Margarito Kamis sebagai pihak yang memiliki pandangan serupa terkait substansi hukum putusan MA tersebut. Andi mempersilakan pihak mana pun yang ingin membantah argumen tersebut untuk menyampaikan argumentasi hukum yang setara, bukan dengan melontarkan tudingan politik yang tidak berdasar terhadap integritas partainya.
Respons Andi Arief ini muncul setelah sebelumnya Bestari Barus dari pihak PSI mempertanyakan kapasitas dan urgensi dari pernyataan Jansen Sitindaon. Bestari sempat mempertanyakan apakah salinan putusan MA yang menjadi dasar pernyataan Jansen sudah benar-benar diterbitkan secara resmi dan dipublikasikan kepada masyarakat luas. Ia bahkan melontarkan kecurigaan bahwa langkah Partai Demokrat yang merespons cepat putusan tersebut didorong oleh ambisi politik untuk menempatkan AHY ke posisi wakil presiden secepat mungkin.
Perdebatan mengenai keabsahan ijazah dan putusan MA ini memicu diskursus panjang antara kedua partai politik tersebut. Sementara pihak PSI menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menanggapi dokumen hukum yang belum secara resmi disebarluaskan, pihak Demokrat tetap bersikeras bahwa analisis mereka merupakan bentuk pengawasan yang objektif terhadap jalannya pemerintahan. Ketegangan ini menjadi cerminan dari dinamika politik yang semakin intens seiring dengan berbagai isu hukum yang menyeret tokoh-tokoh sentral di dalam pemerintahan saat ini.
Andi Arief menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak untuk lebih dewasa dalam berpolitik dan tidak mudah melontarkan tuduhan yang bersifat spekulatif. Ia menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil oleh Partai Demokrat, termasuk dalam menanggapi putusan MA, dilakukan atas dasar prinsip-prinsip hukum yang diyakini kebenarannya oleh para ahli hukum di internal partai. Ia berharap perdebatan publik ke depannya dapat lebih difokuskan pada substansi permasalahan ketimbang terjebak dalam saling serang yang tidak produktif bagi demokrasi Indonesia.
