Halorakyat.id — Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri atas nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam putusan kasasi tersebut, majelis hakim membatalkan dan menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah serta batal demi hukum.
Penggugat perkara tersebut, Subhan, menyampaikan bahwa konsekuensi logis dari keputusan lembaga peradilan tertinggi itu membuat surat keterangan penyetaraan tersebut secara otomatis dianggap tidak pernah ada secara hukum. Atas dasar pertimbangan itu, ia menyarankan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari posisinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Saya melihat dampaknya ya, jangan diputus, dinyatakan suket tidak sah berarti suket itu tidak pernah ada gitu. Suket itu tidak pernah ada karena dinyatakan tidak sah ya. Kalau dampak lainnya, Gibran ya harus mundur. Itu aja,” ujar Subhan.
Putusan kasasi tersebut dibacakan oleh majelis hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Hakim Ketua Yulius, didampingi Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto selaku hakim anggota. Putusan ini menjadi puncak dari serangkaian upaya hukum yang ditempuh Subhan dalam menggugat keabsahan dokumen administrasi pendidikan tersebut.
Langkah hukum ini berawal dari gugatan yang didaftarkan Subhan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Dalam gugatan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bertindak sebagai pihak tergugat yang menerbitkan dokumen yang disengketakan.
Dalam petitumnya di PTUN Jakarta, Subhan memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan seluruh gugatannya serta menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. Surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 di Jakarta tersebut dinilai bermasalah secara keabsahan hukum.
Selain meminta pembatalan dokumen, penggugat juga memohon agar majelis hakim memerintahkan penerbit atau pihak yang menguasai surat keterangan tersebut untuk menarik dan memusnahkannya secara resmi. Subhan turut meminta hakim menghukum Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selaku pihak tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.
Perjalanan perkara ini melalui proses peradilan yang cukup panjang. Pada tahap awal, gugatan Subhan sempat dinyatakan tidak diterima oleh pihak PTUN Jakarta. Penggugat kemudian mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), tetapi PT TUN memilih menguatkan keputusan PTUN Jakarta. Subhan lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung hingga akhirnya gugatan tersebut dikabulkan sepenuhnya.
Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 merupakan berkas penyetaraan pendidikan setingkat SMA luar negeri yang digunakan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Sebelum munculnya putusan Mahkamah Agung ini, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya juga sempat menyatakan tidak menemukan keberadaan bukti ijazah SMA luar negeri yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut.
Selain perkara kasasi Subhan, persoalan mengenai keabsahan penyetaraan ijazah ini juga sempat diseret ke PTUN Jakarta oleh pihak lain, yakni PT Mercy Toga Kirana. Dalam gugatannya, perusahaan tersebut turut mengajukan petitum memohon pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran.
Meskipun proses persidangan perkara tersebut sempat bergulir di pengadilan, pihak penggugat PT Mercy Toga Kirana baru-baru ini memutuskan untuk mencabut gugatan mereka. Keputusan penarikan perkara diambil lantaran pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selaku tergugat dinilai tidak menunjukkan dokumen yang diminta di persidangan.
